Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Solok No. 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka terhadap Perbup tersebut dilakukan Perubahan
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 99 Tahun 2018, Perda Kab. Solok No. 8 Tahun 2016, Perda Kab. Solok No. 44 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Perbup Solok No. 44 Tahun 2016 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah
2. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disispkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
Perbup Solok No. 44 Tahun 2016
26 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang Bersumber dari APBD Kab. Solok
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal No. 43 Tahun 2014, Pemkab dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Nagari
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Solok No. 3 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pengalokasian dan Sasaran Penggunaan
3. Perencanaan dan Penganggaran
4. Pelaksanaan dan Penyaluran
5. Pertanggungjawaban
6. Pengawasan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
16 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lambang Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah perlu menetapkan Perda tentang Lambang Daerah
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 77 Tahun 2007
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Jenis Lambang Daerah
3. Desain dan Arti Lambang Daerah
4. Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah
5. Peran Serta Masyarakat
6. Pembinaan dan Pengawasan
7. ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
31 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Solok Tahun 2019 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian THR, Gaji, dan Tunjangan ke13 bagi PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD di lingkungan Pemkab. Solok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Tenaga Kerja Kab. Solok
ABSTRAK:
bahwa perencanaan tenaga kerja merupakan salah satu pedoman bagi pemda dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, serta dalam upaya mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Solok
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 15 Tahun 2007, PP No. 33 Tahun 2013, Permenakertrans No. PER.16/MEN/XI/2010, Permenakertrans No. PER.17/MEN/XI/2010
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Perencanaan Tenaga kerja
3. Perencanaan Tenaga kerja Makro
4. Perencanaan Tenaga kerja Mikro
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
40 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 20 Tahun 2019
APBD - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan dan penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI APBD TAHUN 2022;
UUD 1945, UU no 12 Tahun 1956, UU No 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 16 Tahun 2022, Permendagri No 80 Tahun 2015, Pemendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten 7 tahun 2021
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI APBD TAHUN 2022, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
3. PEMBAYARAN
4. PENDANAAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Solok No. 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemda Kab. Solok
ABSTRAK:
Bahwa Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang tercantum dalam Perbup Solok No. 12 Tahun 2014 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap Perbup tersebut perlu dilakukan perubahan
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 64 Tahun 2013, KMK No. 81/KM.06/2018. Perda Kab. Solok No. 3 Tahun 2017, Perbup Solok No. 12 Tahun 2014
Beberapa ketentuan dalam Lampiran XIII Perbup Solok No. 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemdakab. Solok sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Solok No. 40 Tahun 2017 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perbup ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
29 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No. 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemda Kab. Solok Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Bahwa dalam pelaksanaan RKPD tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap evaluasi hasil RKPD sampai dengan TW II Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Perda Prov. Sumbar No. 7 Tahun 2008, Perda kab. Solok No. 4 Tahun 2005, Perda kab. Solok No. 3 Tahun 2017, Perda kab. Solok No. 11 Tahun 2018, Perda kab. Solok No. 19 Tahun 2018
lampiran Perbup Solok No. 19 tahun 2018 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
5 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
