Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 IPMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, ketentuan pasal 1 Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (covlD-19) dan belanja prioritas lainnya, dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU;
UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 25 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 109 TAHUN 2020; PP NO. 23 TAHUN 2005; PP NO. 55 TAHUN 2005; PP NO. 3 TAHUN 2007; PP NO. 5 TAHUN 2009; PP NO. 19 TAHUN 2010; PP NO. 71 TAHUN 2010; PP NO. 12 TAHUN 2017; PP NO. 18 TAHUN 2017; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2007; PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NO. 52 TAHUN 2012; PERMENDAGRI NO. 62 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 36 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2020; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020; PERDA KAB. NATUNA NAO. 11 TAHUN 2020; PERBUP NATUNA NO. 68 TAHUN 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Natuna Nomor 68 Tahun 2020 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 68), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Natuna Nomor 68 Tahun 2020 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG KEWAJIABAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
perlu dilakukan sinkronisasi dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, agar dapat di implementasikan secara efektif
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 53 TAHUN 2010; PP NO. 11 TAHUN 2017
Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penyampaian l.aporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 24) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
Merubah Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021
ABSTRAK:
Beberapa ketentuan terkait Tata Cara Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial dalam Peraturan
Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Terhadap Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021 perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Vrus Disease 2019 (Covid-19)
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 21 Tahun 2020; Perpres Nomor 63 Tahun 2017; Perpres Nomor 17 Tahun 2018; Perpres Nomor 99 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permenkes Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010; dan Permensos Nomor 22 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Terhadap Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
MERUBAH PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13 TAHUN
2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
tarif jasa pelayanan kesehatan pada tindakan pelayanan Rapid Test Anti gen dan PCR Test belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2020
Ketentuan pada Lampiran 1 Bagian VIII. Tarif Penunjang Diagnostik bagian A Nomor Urut 26, Nomor Urut 27 di rubah dan ditambah Nomor Urut 28 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
MERUBAH PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas-asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungiawab, kebutuhan, serta
karakteristik dan kondisi objektif daerah;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 2 3TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 69 TAHUN 2010; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERDA KAB NATUNA NO. 8 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 1 TAHUN 2011
Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 80)
diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
Merubah Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 80 Tahun 2018
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4l ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 71 TAHUN 2010; PP NO. 27 TAHUN 2014; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013; PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 21 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam Pelaksanaan Sewa BMD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
43
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna perlu dilakukan penyesuaian materi dengan diubahnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 31 TAHUN 1999; UU NO. 30 TAHUN 2002; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 60 TAHUN 2008; PP NO. 53 TAHUN 2010; PP NO. 54 TAHUN 2018; PP NO. 54 TAHUN 2018; PERMENPAN-RB NO. 52 TAHUN 2014; PERATURAN KPK NO, 2 TAHUN 2019
Peraturan Bupati Natuna ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
MENCABUT Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 31)
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
ABSTRAK:
untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, perlu pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019; Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2020
Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentuan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkuagan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota men5rusun dan menetapkan kode etik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PERPRES NO. 16 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 112 TAHUN 2018; PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 2018
Kode Etik bertujuan sebagai pedoman profesional bagi Pokja Pemilihan UKPBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi Pengadaan Barang/Jasa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
MENCABUT Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Komite Etik kelompok Kerja Pemilihan Unit Keda Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 56)
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 63 TAHUN 2021; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020; PERDA KAB NATUNA NO. 11 TAHUN 2020
Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 33); MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 48)
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
