Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dimana Dana Desa Kabupaten Natuna mengalami penurunan dan harus dilakukan perubahan penetapan dana desa per desa untuk tahun 2020
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10
Tahun 2019; Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati
Natuna Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2019 Nomor 56) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.
Merubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati
Natuna Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2019 Nomor 56)
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020
ABSTRAK:
untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka Jaring Pengaman Sosial terhadap dampak Covid-19 Kabupaten Natuna perlu diatur dalam Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2020
Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang atau barang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Natuna dan/atau bukan penduduk kabupaten Natuna yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, perlu penyesuaian standar pembayaran dengan kondisi yang ada di lapangan
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 109 TAHUN 2000; PP NO. 18 TAHUN 2017; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERPRES NO. 16 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENKEU NO. 113/PMK.05/2012
Mengubah Lampiran XV Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 41)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Merubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 41
Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 41)
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 43 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 111 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 44 TAHUN 2016
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 69 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 70)
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, professional, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan peraturan mengenai pelaporan harta kekayaan yang dimilikinya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Penyampaian LHKASN dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan ASN dari praktek kolusi, korupsi, dan nepostisme dan Penyampaian LHKASN bertujuan untuk membangun integritas ASN sehingga tercipta ASN yang bersih dan berwibawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
MENCABUT Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 43)
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMUM PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK, KARTU KELUARGA, KARTU IDENTITAS ANAK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL GRATIS
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 1 TAHUN 1974; UU NO. 9 TAHUN 1992; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 12 TAHUN 2006; UU NO. 23 TAHUN 2006; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 52 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 40 TAHUN 2019; PERPRES NO. 96 TAHUN 2018; PERPRES NO. 96 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2005; PERMENDAGRI NO. 11 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 14 TAHUN 2015; PERMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 8 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 119 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 53 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 95 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 102 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 104 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 109 TAHUN 2019; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2019
PERATURAN INI MEMUAT STANDAR PELAYANAN MINIMUM PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK, KARTU KELUARGA, KARTU IDENTITAS ANAK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL GRATIS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum ( SPM ) Tata Cara Pembuatan Dan Perpanjangan KTP-eL, KK dan Akta Pencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 52)
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen
UUD 1945 PASAL 18 AYAT (6); UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2006; UU NO. 52 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 40 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 14 TAHUN 2015; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2019
Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil, dana
alokasi umum dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan corana virus disease 2019 (covid-19), perlu dilakukan realokasi penggunaan Dana Insentif Daerah sebagai salah satu persyaratan penyaluran
PASAL 18 AAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 25 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 109 TAHUN 2000; PP NO. 55 TAHUN 2005; PP NO. 43 TAHUN 2014;PP NO. 60 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2017; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NO. 52 TAHUN 2012; PERMENDAGRI NO. 33 TAHUN 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 10 TAHUN 2019
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 54) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Merubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 54) yaitu Pasal 1, Lampiran I dan Lampiran II
1113
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan publik bagi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu disusun Pedoman Standar Pelayanan
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 96 TAHUN 2012; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERMENPAN-RB NO. 15 TAHUN 2014; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 50 TAHUN 2018
Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan Kelurahan merupakan Pelayanan Publik sehingga wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan di lingkungan instansinya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 2 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 100 TAHUN 2018
Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Tim Penerapan SPM di Daerah. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
