Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 250
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dapat dilakukan
dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah daerah, serta berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; stdd Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 stdd Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
PERBUP ini mengatur mengenai penggunaan KKPD; pengelola KKPD; uang persediaan KKPD; pengajuan, penerbitan dan penggunaan KKPD; pelaksanaan pembayaran KKPD; biaya penggunaan KKPD; penyelesaian kerugian daerah; dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja dengan menggunakan KKPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
60 hal.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2019
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2O2O
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBAR DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2O2O
ABSTRAK:
sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetuiuan bersama
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU 25 Tahun 2OO2; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2OO4; UU Nomor 15 Tahun 2OO4; UU Nomor 25 Tahun 2OO4; UU Nomor 33 Tahun 2OO4; UU Nomor 28 Tahun 2OO9; UU Nomor 12 Tahun 2o11; UU Nomor 6 Tahun 2O14; UU Nomor 23 Tahun 2O14; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2O14; PP Nomor 60 Tahun 2O14; PP Nomor 18 Tahun 2O17; PP Nomor 12 Tahun 2O19; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 52 Tahun
2O12; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Perda Kab Natuna Nomor 6 Tahun 2Ol3
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN INSENTIF BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
untuk menarik minat sumber daya manusia kesehatan bersedia di tempatkan pada sarana pelayanan kesehatan yang secara geografis sulit dijangkau maka perlu rangsangan penambahan insentif dengan besaran insentif berdasarkan kategori puskesmas, kategori wilayah perbatasan dan kategori daerah yang
sangat kurang diminati; berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1231 Tahun 2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan bahwa insentif dari pemerintah daerah sebagai tempat penugasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
UU NO. 53 TAHUN 1999UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 36 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENKES NO. 1231 TAHUN 2007; PERMENKES NO. 90 TAHUN 2015; PERMENKES NO. 43 TAHUN 2019; Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 4 TAHUN 2020PERBUP NATUNA NO. 3 TAHUN 2020
Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarannya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan. Penugasan Khusus SDMK dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan
perorangan dan masyarakat di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah yang tidak diminati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2018
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018-2025
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018-2025
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Fresiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Bupati Penetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Natuna.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2015.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Natuna Tahun 2018-2025 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2018.
41 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
berdasarkan peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2006 Pasal 10, untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten sebagai bagian dari
ketahanan pangan nasional, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna; Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan pangan Kabupaten Natuna tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
perlu dilakukan penyesuaian
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 18 TAHUN 2012; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 17 TAHUN 2015; PERPRES NO. 83 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di daerah, sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah daerah membentuk DKP. Peraturan ini secara lengkap menjelaskan pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi DKP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan
8
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2018
aNGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (10,44/2018)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undangg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumenm pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan tersebut merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
8 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2023
PERBUP Kab. Natuna No. 9 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Natuna No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
PERBUP Kab. Natuna No. 34 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan
Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 251
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 218 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022
PERBUP ini mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi: Pengelolaan Keuangan Daerah; APBD; penyusunan rancangan APBD; penetapan APBD; pelaksanaan dan penatausahaan; laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah; penyusunan
rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; kekayaan daerah dan Utang Daerah; BLUD; penyelesaian kerugian Keuangan Daerah; informasi Keuangan Daerah; pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN
daerah; peraturan mengenai penjabaran APBD; peraturan mengenai APBD; peraturan mengenai Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dan PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya; peraturan mengenai penjabaran perubahan APBD; peraturan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan peraturan mengenai kebijakan fleksibilitas BLUD.
141 hal.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) Tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: NOMOR 40 TAHUN 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah mengajukan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 21 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2014.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2022
KesehatanOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Natuna No. 2 Tahun 2020 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Natuna No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
adanya kebijakan dari Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk tahun 2021 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
pemberian TPP untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN selain gaji, sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 13); MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 56); MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 67).
39
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
