KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, LD. 2023/ No. 23, LL Kab Teluk Bintuni: 44 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peragkat Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 sebagimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Teluk Bintuni ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2019 Nomor
325); dan
b. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun 2021 Nomor 402), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2023
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD. 2023/ No. 9, LL Kab Teluk Bintuni: 12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.dalam rangka penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar dalam menyusun analisis jenis jabatan, jumlah pegawai dan beban kerja pegawai dalam mendukung perangkat daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Teluk Bintuni ini mengatur mengenai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 14 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 372);
b. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 15 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 373);
c. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 16 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 374);
d. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 17 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 375);
e. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 18 Tahun 2021tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 376);
f. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 19 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk
Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 377);
g. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 20 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Ukm Kabupaten
Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 378);
h. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 21 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 379);
i. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 22 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 380);
j. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 23 Tahun 2021tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni (BeritaDaerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 381);
k. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 24 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 382);
l. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 25 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Sosial Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 383);
m. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 26 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan OlahragaKabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 384);
n. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 27 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 385);
o. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 28 Tahun 2021tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 386);
p. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 29 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 387);
q. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 30 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 388);
r. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 31 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 389);
s. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 32 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten
Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 390);
t. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 33 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 391);
u. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 34 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 392);
v. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 35 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 393);
w. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 36 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 394);
x. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 37 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 395);
y. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 38 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 396);
z. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 39 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 397);
aa. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 40 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Distrik Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 389);
bb. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 41 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 399);
cc. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 42 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 400);
dd. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 43 Tahun 2021 tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Kelurahan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 401);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2023
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2023/ No. 1, LL Kab Teluk Bintuni: 15 hal
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan terakhir Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/ Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 30 bulan November Tahun 2022
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Nomor 76 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2023
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TELUK BINTUNI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. 2023/ No. 5, LL Kab Teluk Bintuni: 5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TELUK BINTUNI
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, nomenklatur Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berubah sehingga Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni perlu disesuaikan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Teluk Bintuni ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 11 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD SETIAP KAMPUNG KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD. 2023/ No.11, LL Kab Teluk Bintuni: 4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD SETIAP KAMPUNG KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Surat Direktoran Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor: S-50/PK/2023 Perihal sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (5) serta Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD setiap Kampung Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 8 Tahun 2023;
Peraturan Bupati Teluk Bintuni ini mengatur mengenai Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD setiap Kampung Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Lamp 11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 18 Tahun 2023
KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. 2023/ No. 18, LL Kab Teluk Bintuni: 5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
ABSTRAK:
Bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangundangan guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 76 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Teluk Bintuni ini mengatur mengenai tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 15 Tahun 2023
TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN PEMANFAATANNYA UNTUK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2023/ No.15, LL Kab Teluk Bintuni: 16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN PEMANFAATANNYA UNTUK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI
ABSTRAK:
Bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui dan menghormati adanya hak-hak tradisional dari kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa dengan itu, sepanjang pada kenyataannya masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan ketersediaan tanah untuk Pembangunan bagi kepentingan umum yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimna telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undanga Nomor 39 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanhan Nasional Nomor 5 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2019:
Peraturan Bupati Teluk Bintuni ini mengatur mengenai tentang Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Pemanfaataannya Untuk Pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2023.
Semua keputusan bupati yang merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari peraturan bupati ini ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak peraturan bupati ini diundangkan.
Lamp 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 19 Tahun 2023
EDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD. 2023/ No. 19, LL Kab Teluk Bintuni; 14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni perlu dilaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kekhususan daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2021; UU No. 26 Tahun 2002; UU No, 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.18 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.2 Tahun 2021; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: B/1707/M.SM.01.00/2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No. 2 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 antara lain OAP, kriteria dan presentasi pelamar, perencanaan, pengumuman lowongan, ketentuan dan persyaratan, pelamar, seleksi pengadaan PNS, pengumuman hasil akhir seleksi, pendanaan , pengawasan dan pelaporan, ketertiban dan keamanan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 29 Tahun 2017
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2017 NOMOR 280
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 6 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah dan/atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tidak sesuai maka perlu dilakukan Perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat di Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian barat (Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 57).
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 07 Tahun 2016
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2016 NOMOR 179
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu mengatur dan menetapkan peraturan pelaksanaannya,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembantukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabipaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 29);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 41).
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2016.
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
-
17
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat