Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2018/NO.24, TBD.2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 15 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Daerah yang efektif, efisien, transparan,
terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur
Kode Etik Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun
2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa dan
Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa, perlu dibentuk Pedoman yang mengatur
Kode Etik Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kode Etik Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa kearsipan diselenggarakan sebagai upaya dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pembangunan serta dalam menyelamatkan memori kolektif bangsa, kearsipan perlu diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang,
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan kearsipan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/NO.25, TBD.2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Aplikasi Early Warning Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata
kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan
Pemerintahan yang bersih (clean goverment) dalam
penyelenggaraan otonomi Daerah, perlu
diselenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah secara
profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai
dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam pemanfaatan Sistem Aplikasi Early
Warning Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru agar berjalan efektif, efisien
dan berhasil guna, perlu dibuat pedoman dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis teknologi
informasi sebagai sarana Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Aplikasi
Early Warning Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Aplikasi
Early Warning Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan adanya pengawasan kinerja atas penyelenggaraan pemerintah daerah; bahwa pengawasan kinerja atas pemerintah daerah dilakukan untuk menilai dan memperbaiki sistem, program dan kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ketentuan umum, audit kinerja, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Lampiran 61 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa guna menjamin terselenggaranya program bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai wujud dari kepedulian Pemerintah Daerah terhadap warga masyarakat dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Thaun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara penyaluran dana bantuan hukum, pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 26 Tahun 2018
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Kepulauan Aru No. 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru.
PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA - PEMBENTUKAN - PEDOMAN TEKNIS - PERUBAHAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2018/NO.26, TBD. 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat
(Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di
Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru.
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat
(Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di
Kelurahan/ Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat
(Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di
Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang:Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat
(Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di
Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat
(Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) di
Kelurahan/Desa Pada Kabupaten Kepulauan Aru.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Untang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Lampiran 26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik melalui suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Jaringan DOkumentasi dan Informasi Hukum.
Dasar Hukum Peraturna Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Thaun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Thaun 2010; PEPRES No. 1 Tahun 2007; PEPRES No. 33 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan, pengelolaan, pendanaan, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 27 Tahun 2018
pENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN - PEDOMAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2018/NO. 27, TBD.2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan atau Didirikan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan urusan
dan optimalisasi pengelolaan dan penyelenggaraan
kinerja layanan pendidikan yang bermutu (unggul) dan
kompetitif, perlu dilakukan pengelolaan manajemen
pendidikan sesuai standar pendidikan pada satuan
pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dari
input, proses sampai output pendidikan secara
komprehensif guna meningkatkan kualitas pendidikan.
Menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Standar
Kepala sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018
tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan
yang Diselenggarakan atau Didirikan Pemerintah
Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman
Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan
yang Diselenggarakan atau Didirikan Pemerintah
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pemerintahan di Daerah, dan untuk mewujudkan kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah yang profesional, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik, perlu Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah, serta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu diatur Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 56 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, prinsip, pola hubungan kerja, hubungan kerja dalam kerja sama, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
