Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Berita Daerah
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun
Anggaran 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4749);8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6914);9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4028);12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6883);13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentangHarmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentangPengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6793);16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentangBantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 TentangPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada PartaiPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6177);17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5165);18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang HibahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5272);19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6523);20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang HakKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6057) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang HakKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6847);21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang StandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6178);22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322);23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6881);24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2021 Nomor 63);25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013tentang Penerapan Standard Akuntansi PemerintahanBerbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sertaPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar PelayananMinimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi danKabupaten/Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 868);28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada StandarPelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran DaerahKabupaten /Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1619);29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub UrusanKetenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi danKabupaten/Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 158);30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis StandarPelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentangStandar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar padaStandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);36. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset danTeknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar TeknisPelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 677);37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan InventarisasiPemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 tahun2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 94,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun2021 Nomor 90);39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Tahun 2023 Nomor 105);40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Tahun 2023 Nomor 107);
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2024.
Halaman : 10
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 45 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah,
perlu melakukan Penyusunan Rencana Keija Pemerintah
Daerah Tahun 2025;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);Mengingat2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4749);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6178);6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322);7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi DaerahDalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6881);8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentangHarmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 10);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian DanEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Dan Rencana Keija Pemerintah Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosialdi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 868);13. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 29/ PRT/ M/2018 tentang Standar TeknisStandar Pelayanan Minimal Pekeijaan Umum danPerumahan Rakyat (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1891);14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset danTeknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar TeknisPelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 677);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar PadaStandar Pelayanan Minimal Sub Urusan KebakaranDaerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1619);16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar PadaStandar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteramandan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 158);17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu PelayananDasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68) ;18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaturperencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 1781);21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan InventarisasiPemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang PerubahanHasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi PemutakhiranKlasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah;23. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 55 Tahun 2023tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi LampungTahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi LampungTahun 2023 Nomor 55);24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Nomor 29);25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan LembaranPesawaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 88);26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4Tahun 2021 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran (LembaranDaerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten PesawaranNomor 89);27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023Nomor 110, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Nomor 102);
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Halaman : 7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 44 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Peijanjian Keija, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija;
bahwa untuk menjamin asas akuntabilitas dalam pelaksanaan
penjatuhan hukuman disiplin, diperlukan pedoman teknis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Peijanjian
Keija.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RapublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang PembentukanKabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);Mengingat3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6865);4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6897;5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6718);8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentangManajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ketja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerjadan Jam Keija Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 50);10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang PengelolaanKinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 155);11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem KeijaPada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184).12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Pesawaran (Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Pesawaran Nomor 89).
Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2024.
Halaman : 19
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 43 Tahun 2024
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan
Daerah Tahun 2024 perlu melakukan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4749);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang StandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6178);6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322);7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6881);8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6883);9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentangHarmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RencanaPembangunanTahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 10);Jangka Menengah Nasional11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana KeijaPemerintah Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1312);12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial diDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 868);13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor 29/ PRT/ M/2018 tentang Standar Teknis StandarPelayanan Minimal Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);14. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada StandarPelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran DaerahKabupaten/ Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1619);16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada StandarPelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman danKetertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentangStandar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar PadaStandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaanpembangunan dan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija PemerintahDaerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 630);23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan InventarisasiPemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang PerubahanHasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi PemutakhiranKlasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah;24. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 55 Tahun 2023tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi LampungTahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi LampungTahun 2023 Nomor 55);25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 (LembaranDaerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 23,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten PesawaranNomor 29);26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Nomor 88);27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah di Kabupaten Pesawaran (Lembaran DaerahKabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Tahun 2023 Nomor 109, Nomor RegisterPeraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung04/1446/ PSW/2023);29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 110,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten PesawaranNomor 102);30. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 14 Tahun 2023 tentangRencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2024 (BeritaDaerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 614);
Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 42 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Desa;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400);4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4749);5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repuplik IndonesiaNomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2024 Nomor 77);6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023(Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Nomor 6856);8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6321);10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6041);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan AtasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8Tahun 2009;12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun2020 tentang Pengawasan Pengelolaan KeuanganDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 1496);14. Peraturan Daerah Kabupatcn Pesawaran Nomor 4 Tahun2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan LembaranDaerah Kabup
Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
Hakaman : 55
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 41 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih
dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis
lingkungan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi
dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis
masyarakat;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah
Kabupaten bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan
dan kebijakan teknis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang PembentukanKabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia No 4749;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6398);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6865);4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang PercepatanPenyedian Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 389);6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentangSanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 193);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor157);8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.
Halaman : 10
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 40 Tahun 2024
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN ORGAN TUNGGAL KABUPATEN PESAWARAN.
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 678
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Orgen Tunggal Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
Dalam rangka menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib dalam masyarakat khususnya di kabupaten pesawaran, maka perlu mengatur penyelenggaraan kegiata hiburan organ tunggal kabupaten pesawaran.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 33 Tahun 2007, UU NO. 12 Tahun 2011; UU NO. 23 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; PERDA KAB.PESAWARAN NO. 4 Tahun 2021; PEBUP KAB.PESAWARAN NO. 8 Tahun 2022.
Perauran PERGUB ini menetapkan mengenai Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Organ Tunggal Kabupaten Pesawaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.
Lampiran File: 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 39 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pesawaran No. 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 677
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk
Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesawaran, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sadan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 33 Tahun 2007; UU NO. 12 Tahun 2011; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 30 Tahun 2014; UU NO. 1 Tahun 2022; UU NO. 20 Tahun 2023; PP NO. 18 Tahun 2016; PP NO. 12 Tahun 2019; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; PEMENDAGRI NO. 5 Tahun 2017; PEMENDAGRI NO. 90 Tahun 2019; PERDA KAB.PESAWARAN NO. 4 Tahun 2021; PERBUP PESAWARAN NO. 28 Tahun 2023.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
Lampiran File: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 38 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pesawaran No. 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESAWARAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 676
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk
Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesawaran, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja; pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
di atas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sadan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
Dasar Hukum Ini Adalah UU NO. 33 Tahun 2007; UU NO. 12 Tahun 2011; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 30 Tahun 2014; UU NO. Tahun 2022; UU NO. 18 Tahun 2016; PP NO. 12 Tahun 2019; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; PEMENDAGRI NO. 90 Tahun 2019; KEMENDAGRI NO. 100-441 Tahun 2019; PERDA KAB.PESAWARAN NO. 28 Tahun 2023; PERBU PESAWARAN NO. 28 Tahun 2023.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesawaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
Lampiran File: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 37 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pesawaran No. 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesawaran
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESAWARAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 675
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pesawaran
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 33 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagi No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kabupaten Pesawaran No. 4 Tahun 2021; Perbup Pesawaran No. 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
4 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
