Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 42 Tahun 2024

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pesawaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Gedong Tataan

Tanggal Penetapan

03 Juni 2024

Tanggal Pengundangan

03 Juni 2024

Tanggal Berlaku

03 Juni 2024

Sumber

Berita Daerah

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pesawaran

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 23 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 42+Tahun+2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400);4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4749);5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repuplik IndonesiaNomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2024 Nomor 77);6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023(Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Nomor 6856);8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6321);10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6041);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan AtasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8Tahun 2009;12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun2020 tentang Pengawasan Pengelolaan KeuanganDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 1496);14. Peraturan Daerah Kabupatcn Pesawaran Nomor 4 Tahun2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan LembaranDaerah Kabup Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024. Hakaman : 55

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 42 Tahun 2024

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT