Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 45 Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pesawaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Gedong Tataan

Tanggal Penetapan

01 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

01 Juli 2024

Tanggal Berlaku

01 Juli 2024

Sumber

Berita Daerah

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pesawaran

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 22 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 45+Tahun+2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah, perlu melakukan Penyusunan Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);Mengingat2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4749);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6178);6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322);7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi DaerahDalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6881);8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentangHarmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 10);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian DanEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Dan Rencana Keija Pemerintah Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosialdi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 868);13. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 29/ PRT/ M/2018 tentang Standar TeknisStandar Pelayanan Minimal Pekeijaan Umum danPerumahan Rakyat (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1891);14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset danTeknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar TeknisPelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 677);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar PadaStandar Pelayanan Minimal Sub Urusan KebakaranDaerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1619);16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar PadaStandar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteramandan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 158);17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu PelayananDasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68) ;18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaturperencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 1781);21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan InventarisasiPemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang PerubahanHasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi PemutakhiranKlasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah;23. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 55 Tahun 2023tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi LampungTahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi LampungTahun 2023 Nomor 55);24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Nomor 29);25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan LembaranPesawaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 88);26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4Tahun 2021 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran (LembaranDaerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten PesawaranNomor 89);27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023Nomor 110, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Nomor 102); Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024. Halaman : 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 45 Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT