Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak Parkir merupakan jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten
UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 91 Tahun 2010; PERDA Nomor 01 Tahun 2008; PERDA Nomor 03 Tahun 2008
Hukum Acara Pidana, Penagihan Pajak, Pengadilan Pajak, Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara, PERDA, Perimbangan Keuangan, Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, Pajak Daerah, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pengelolaan Keuangan Daerah, Jenis Pajak, Urusan Pemerintahan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2011.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 27 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat *2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak hiburan merupakan jenis Pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 belum cukup mengatur tentang Objek Pajak Hiburan sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Pesawaran;
bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiandan Pemanfaatan Pajak Daerah danRetribusi Daerah
Beberapa ketentuan dalam Peraturan diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah
2. Ketentuan Pasal 6 diubah
3. Ketentuan Pasal 35 diubah
4. Diantara ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 Pasal baru, yakni Pasal 37 A
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
Ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
7 hlm, penjelasan 1 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT
ABSTRAK:
perlu dilakukan penataan sistem transportasi guna menunjang dan menggerakkan pembangunan
Pasal 18 ayat (6) tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemereintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 98 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 108 Tahun 2017.
Aturan Pedoman terkait penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Pesawaran dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat, berjutuan menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
66 halaman, penjelasan 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 26 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
Atas pelaksanaan Perda APBD Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
18.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
20.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
26.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2010
27.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2010
28.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010
29.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010
30.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2010
31.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2011
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011
33.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014
34.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2011
35.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2011
36.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012
37.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012
38.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012
39.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013
40.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2015
41.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2015
42.Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini. Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas laporan keuangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
