FASILITAS PELAKSANAAN PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN PESAWRAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Fasilitas Pelaksanaan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Pesawran
ABSTRAK:
a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yang dapat membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu upaya melindungi seluruh komponen
masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitasi pelaksanaan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Pesawaran;
b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Fasilitas Pelaksanaan Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Pesawaran;
UU No 5 Tahun 1997, UU No 33 Tahun 2007, UU No 35 Tahun 2009, UU No 9 Tahun 2015, PP No 40 Tahun 2013, Perpres No 23 Tahun 2010, PerMendagri No 12 Tahun 2019, Perka BNN No 11 Tahun 2014, Perda Kab Pesawaran No 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Fasilitas Pelaksanaan Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kabupaten Pesawran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
Halaman : 15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2022
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran;
UU No 33 tahun 2004, UU No 33 tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011,UU No 5 tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 18 tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 104 tahun 2016, PerMendagri No 90 tahun 2019, Perda Kab Pesawaran No 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESAWARAN KABUPATEN PESAWARAN
ABSTRAK:
1. Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah serta dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Pesawaran Kabupaten Pesawaran;
2. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK 05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau jasa Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Pesawaran nomor 72 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
Pelaksanaan APBD/APBN sesuai peraturan yang berlaku. Laporan keuangan RSUD terdiri dari:
1. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
2. laporan realisasi anggaran yang menyajikan informasi pendapatan dan belanja RSUD; dan
3. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO
DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PESAWARAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Pesawaran, perlu
melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha
mikro dan kecil;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, dan
berdasarkan Pasal 9 ayat ( 1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian lzin Usaha Mikro dan Kecil
terkait dengan pendelegasian kewenangan dari
Bupati ke Camat, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Kewenangan Pemberian Izin Usaha Mikro dan
Kecil Kepada Camat di Kabupaten Pesawaran;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5489) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun
2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun
2008 Nomor 18), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun
2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5
Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan
Marga Punduh dan Way Khilau di Kabupaten
Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor
12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan
Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di
Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun 2015 Nomor 11);
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup, Prinsip dan Tujuan
3. Pelaksanaan
4. Monitoring
5. Pembinaan dan Pengawasan
6. Pendanaan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2015.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
