Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2015

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PESAWARAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup, Prinsip dan Tujuan 3. Pelaksanaan 4. Monitoring 5. Pembinaan dan Pengawasan 6. Pendanaan 7. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2015 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PESAWARAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pesawaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Gedong Tataan

Tanggal Penetapan

13 November 2015

Tanggal Pengundangan

13 November 2015

Tanggal Berlaku

13 November 2015

Sumber

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pesawaran

Bidang

Halaman ini telah diakses 557 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 19 TAHUN 2015 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PESAWARAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Izin-usaha
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PESAWARAN
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran, perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, dan berdasarkan Pasal 9 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian lzin Usaha Mikro dan Kecil terkait dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati ke Camat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Pesawaran; 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 49); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Punduh dan Way Khilau di Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 12); 12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11); Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup, Prinsip dan Tujuan 3. Pelaksanaan 4. Monitoring 5. Pembinaan dan Pengawasan 6. Pendanaan 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2015. 10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2015

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PESAWARAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT