Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 404 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2020

ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2020

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Nomor 2 Tahun 2020 ocr.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN KEUANGAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2020/NO.2, LL KAB.KETAPANG: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), maka penyediaan dana SKPD didasarkan pada anggaran kas yang telah dibahas antara SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2009, Perda no.10 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2019, Perbup No.57 tahun 2019, ;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Anggaran kas Pemerintah kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2020 dalam 5 pasal;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman;

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 2 Tahun 2016

PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Desa

Download :
Perda Nomor 2 tahun 2016 ttg pilkades.pdf

Abstrak

PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK:

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diganti untuk disesuaikan kembali
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Permendagri No 112 Tahun 2014, dan Permendagri No 80 Tahun 2015
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Bupati, Camat, Kecamatan, Desa, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa, Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, Panjaringan, Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih, Penjabat Kepala Desa, Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar pemilih tambahan daftar pemilih, Daftar pemilih tetap, Kampanye pemilihan, Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara, Saksi, Tempat Pemunggutan Suara, dan Tim pelaksana kampanye; Ketentuan mengenai : Jenis Pemilihan Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Serentak; Penyelesaian Sengketa; Pelantikan; Kepala Desa/Perangkat Desa, dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Kepala Desa; Pembiayaan; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; Penjabat Kepala Desa; Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa; Masa Jabatan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Dalam Perda ini ditetapkan Ketentuan Penutup yang menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan ,Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2016.
Peraturan Daerah ini memiliki 7 halaman penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2019

PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
Perbup Nomor 2 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2019/NO.2, TBD NO.2, LL KAB.KETAPANG: 31 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan pengalokasian dan penetapan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.114 Tahun 2014, PMK No.199/PMK.07/2017, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perda No.5 Tahun 2018, Perbup No.10 Tahun 2017, Perbup No.50 Tahun 2018;
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pengalokasian Alokasi Dana Desa; Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Belanja Lainnya; Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah; Penetapan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 10 halaman dan 21 halaman penjelasan.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2013

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Pengadaan Barang/Jasa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perbup No 3 Tahun 2013 ocr.pdf

Abstrak

SOTK

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2013/NO.3, TBD NO.3, LL KAB.KETAPANG: 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

ABSTRAK:

bahwa untuk lebih meningkatkan Efisien dan Efektif pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Kabupaten Ketapang, perlu diadakan Perubahan susunan keanggotaan tim LPSE Kabupaten Ketapang sesuai hak akses yang dimilikinya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.70 tahun 2012, Inpres No.3 Tahun 2003, Inpres No.17 Tahun 2011, Permendagri No.13 Tahun 2006, Kepmendagri No.59 tahun 2008, Perka LKPBJ No.2 Tahun 2010, Perda No.10 tahun 2008, Perda No.12 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2009, Perbup No.18 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN pasal 13 dan Lampiran ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2013.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 1 halaman lampiran.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 3 Tahun 2015

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035

Kehutanan dan Perkebunan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2015-2035

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3, LL KAB. KETAPANG: 51 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Ketapang;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 26 Tahun 2007, UU No 27 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 26 Tahun 2008; PP No 15 Tahun 2010; PP No 68 Tahun 2010; PP No 8 Tahun 2013, PP No 3 Tahun 2012, Permendagri No 47 Tahun 2012, Permendagri No 56 Tahun 2014, Perda Provinsi Kalbar No 10 Tahun 2014, Perda Kabupaten Ketapang No 9 Tahun 2011;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Provinsi, Daerah, Bupati, Pemerintahan Daerah, Ruang, Penataan Ruang, Tata Ruang, Struktur ruang, Pola ruang, Rencana tata ruang, Perencanaan tata ruang, Pemanfaatan ruang, Pengendalian pemanfaatan ruang, Penyelenggaraan penataan ruang, Wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten, Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, Rencana pola ruang wilayah kabupaten, Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, Kawasan, Kawasan pemukiman, Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan, Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan, Pusat pelayanan Lingkungan, Jalan, Sistem jaringan jalan, Terminal Angkutan Penumpang, Angkutan penyeberangan, Pelabuhan, Pelabuhan Sungai, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Terminal, Terminal Khusus, Bandar Udara, Bandar Udara pengumpul (hub), Bandar Udara Pengumpan (spoke), Sumber Daya Air, Wilayah Sungai, Daerah Aliran Sungai, Cekungan Air Tanah, Daerah Irigasi Rawa, Daerah Irigasi Permukaan, Lahan pertanian pangan berkelanjutan, Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, Kawasan lindungan, Kawasan budi daya, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Kabupaten, Kawasan andalan, Hutan, Kawasan hutan, Kawasan hutan konservasi, Kawasan cagar alam, Kawasan hutang lindung, Kawasan hutan lindungan, Kawasan hutan produksi, Hutan kota, Ruang terbuka hijau, Cagar budaya, Situs cagar budaya, Kawasan cagar budaya, Kawasan peruntukkan pertambangan, bahan tambang, Perkebunan, Kawasan perkebunan, Kawasan industri, Kawasan peruntukan industri, Kawasan pertahanan negara, Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten, Ketentuan perizinan, Ketentuan insentif dan disinsentif, Arahan sanksi, Masyarakat, Peran masyarakat, dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Ketentuan mengenai Ruang Lingkup; Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Struktur Ruang Wiayah Kabupaten; Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Penetapan Kawasan Strategis; Arahan Pemanfaatan Ruang; Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; Kelembagaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2015.
51 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pedoman harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2010

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO 3 TAHUN 2010.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2010/NO.3, LL Kab Ketapang: 3 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pedoman harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

bahwa untuk menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi terhadap barang / jasa saat ini perlu mengadakan penyesuaian dan penataan kembali Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2010;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.83 Tahun 2008, Keppres No.80 Tahun 2003, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Perda No.10 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1 dan lampiran V ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2010.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2010.
3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2020

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perda No 3 Tahun 2020.pdf

Abstrak

BMD

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2020/NO.3, LL KAB. KETAPANG : 55 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, Permendagri Np.19 tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2009, Perda No.4 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Asas, Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, Ganti Rugi dan Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 43 halaman dan 12 halaman penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 3 Tahun 2012

Pajak Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah Lalu Lintas, Jalan

Download :
PERDA-NO-3-TAHUN-2012-TTG-PAJAK PARKIR.pdf

Abstrak

Pajak

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3, TLD NO.3, LL KAB. KETAPANG: 29 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Parkir

ABSTRAK:

bahwa Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Pajak; Dasr Pengenaan, tarif dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak dan trutangnya Pajak; Pendaftaran Wajib Pajak; Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;Keberatan Banding; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kedaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2012.
18 halaman peraturan dan 11 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2011

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA No.3 Tahun 2011 TTG BPHTB.pdf

Abstrak

TANAH DAN BANGUNAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/NO.3, TLD No.3, LL Kab Ketapang: 38 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan Pajak Pusat telah beralih menjadi Pajak Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1981, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.14 Tahun 2002, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.30 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, PP No.27 Tahun 1983, PP No.135 Tahun 2000, PP No.40 Tahun 1996, PP No.16 Tahun 1997, PP No.37 Tahun 1998, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Perpres No.10 Tahun 2006, Permenkeu No 147/PMK.07/2010, Kepmen PAN No.81 Tahun 1993, Kepmendagri No.170 Tahun 1997, Kepmendagri No.173 Tahun 1997, Kepmendagri No.43 Tahun 1999, Kepmendagri No.27 Tahun 2002, KepmenPAN No. Kep/25/M.PAN/2/2004, KepmenPAN No. Kep/26/M.PAN/2/2004, Perda No.8 Tahun 2002, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.11 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Nama, Objek, Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan , Saat Terutang Pajak, Tata Cara Pemungutan Dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi , Keberatan Dan Banding , Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Ketentuan Bagi Pejabat, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan , Ketentuan Khusus, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2011.
Peraturan ini memiliki 20 halaman dan 18 halaman penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2017

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERDA No. 3, Bantuan Hukum.pdf

Abstrak

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.3, TLD No.3, LL Kab Ketapang: 7 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Ketapang.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, Hak dan Kewajiban, Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum, Penganggaran Dana Bantuan Hukum, Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pelaporan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum, dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT