Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Ketapang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1985, UU No.17 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.18 Tahun 1986, PP No.58 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.39 tahun 2007, PP Np.41 Tahun 2007, PP No.19 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda No.2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Tim Evaluasi Permohonan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2013.
Peraturan ini memiliki 36 halaman dan 25 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 bahwa apabila pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian Tahun Anggaran 2013 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013, untuk selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.28 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2000, UU No.17 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.45 Tahun 1994, PP No.109 Tahun 2000, PP No.20 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No.54 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.37 Tahun 2012, Permenkeu No. 41/PMK.07/2013, Permenkeu No. 42/PMK.07/2013, Kepgub Kalbar No. 42/BPKAD/2013, Perda No.1 tahun 2005, Perda No.10 Tahun 2008, Perda No.11 Tahun 2008, Perda No.12 Tahun 2008, Perda No.13 Tahun 2008, Perda No.14 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2009, Perda No.3 Tahun 2011, Perda No.10 Tahun 2011, Perda No.11 Tahun 2011, Perda No.12 Tahun 2011, Perda No.13 Tahun 2011, Perda No.14 Tahun 2011, Perda No.15 Tahun 2011, Perda No.19 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1, Lampiran I dan Lampiran II ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2013.
Peraturan ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.23 Tahun 2005, PP No.50 Tahun 2007, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permendagri No.22 Tahun 2009, Permendagri No.23 Tahun 2009, Permendagri No.53 Tahun 2011, Perda No.2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kerjasama BLUD, Bentuk Kerjasama, Tata Cara Kerjasama, Hasil Kerjasama BLUD, Pemantauan dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2013.
Peraturan ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Coordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dan Petunjuk Teknis (juknis) Program Beras Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1996, UU No.19 tahun 2003, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.68 Tahun 2002, PP No.7 Tahun 2003, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.54 tahun 2005, Perda No.9 Tahun 2008, Pergub Kalbar No.52 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pelaksanaan Program Raskin, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2013.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 11 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEGAWAI/STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong motivasi kerja, gairah kerja dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang menangani pekerjaan di bidang keuangan, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pegawai/Staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, Keppres No.54 tahun 2010, Permendagri No.13 tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Penerima Tambahan Penghasilan, Besaran Tambahan Penghasilan, Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan, Pembayaran Tambahan Penghasilan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2013.
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perubahan dan kenaikan batas nilai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk penyesuaian dan kewajiban dalam rencana umum pengadaan dengan batas tertentu nilai Pengadaan Barang/Jasa secara e-procurement agar terlaksananya prinsip-prinsip pengadaan, perlu dilakukan penyesuaian batas nilai metoda pemilihan Penyedia Barang/Jasa pemerintah dan ketentuan kewajiban sebagian lelang secara elektronik;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU no.28 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.106 Tahun 2007, Perpres No.54 Tahun 2010, Perpres No.70 tahun 2012, Inpres No.17 Tahun 2011, Perka LKPBJ No.2 Tahun 2010, Perka LKPBJ No.1 Tahun 2011, Perda No.10 tahun 2008, Perbup No.18 Tahun 2010.
Dalam Peraturan ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1, Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 15 ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2013.
Peraturan ini memiliki 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan Efisien dan Efektif pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Kabupaten Ketapang, perlu diadakan Perubahan susunan keanggotaan tim LPSE Kabupaten Ketapang sesuai hak akses yang dimilikinya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.70 tahun 2012, Inpres No.3 Tahun 2003, Inpres No.17 Tahun 2011, Permendagri No.13 Tahun 2006, Kepmendagri No.59 tahun 2008, Perka LKPBJ No.2 Tahun 2010, Perda No.10 tahun 2008, Perda No.12 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2009, Perbup No.18 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN pasal 13 dan Lampiran ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2013.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG MASA JABATAN 2009-2014
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, besarnya Tunjangan Perumahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.24 Tahun 2004, PP No.24 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.13 tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2005, Perda No.2 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERATURAN BUPATI KABUPATEN KETAPANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG MASA JABATAN 2009-2014 dalam 5 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2013.
Peraturan ini memiliki 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 43 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan kas, surplus anggaran pada BLU RSUD Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang, dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.60 Tahun 2008, Permenkeu No. 66/PMK.02/2006, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permenkeu No. 92/PMK.05/2011, Perdirjen pb No. Per-50/PB/2007, Perdirjen pb No. Per-30/PB/2011, Perdirjen pb No. Per-55/PB/2011, Perda No.7 Tahun 2006, Perbup No.4 Tahun 2007, Perbup No.27 Tahun 2007, Perbup No.36 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan,Pengelolaan Kasa BLUD, Surplus/(Defisit) Anggaran BLUD, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2012.
Peraturan ini memiliki 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 42 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.60 Tahun 2008, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permenkeu No. 66/PMK.02/2006, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permenkeu No. 92/PMK.05/2011, Perdirjen pb No. Per-50/PB/2007, Perdirjen pb No. Per-30/PB/2011, Perdirjen pb No. Per-55/PB/2011, Perda No.7 Tahun 2006, Perbup No.4 Tahun 2007, Perbup No.27 Tahun 2007, Perbup No.36 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pendapatan dan Biaya BLUD, Rencana Bisnis dan Anggaran, Dokumen Pelaksana Anggaran, Revisi RBA BLUD, Revisi DPA BLUD, Proses Pengesahan Revisi DPA BLUD, Penyampaian dan Pelaporan Revisi DPA BLUD, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2012.
Peraturan ini memiliki 24 halaman dan 45 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
