uptd satuan pendidikan formal dan non formal - pembentukan - kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD No. 69/2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis; bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan dan susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan rincian tugas, tata kerja, dan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 73 Tahun 2018
KesehatanDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kebumen No. 135 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
uptd - puskesmas - pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD No. 74/2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, klasifikasi UPTD Puskesmas adalah kelas A, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan rincian tugas, jabatan dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan kepada
masyarakat di Kabupaten Kebumen, perlu
diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kebumen;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah, perlu
mengatur pelaksanaannya;
c. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun
2015 tentang Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 53 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan
Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan
Kesehatan Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 12 Tahun 2013; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No. 20 Tahun 2012; Perda Kab Kebumen No. 1 Tahun 2013; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2013; Perda Kab Kebumen No. 3 Tahun 2013;
Dalam peraturan ini diatur tentang Jaminan Kesehatan Daerah yang meliputi: Sasaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda); Penyelenggaraan Jamkesda yaitu Sumber Pendanaan, Penganggaran, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Besaran Bantuan Jamkesda, Penyelenggara Jamkesda, Mekanisme Jamkesda; Pelaporan; serta Pengawasan dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Ganti Rugi Bangunan Yang Tanahnya Digunakan Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen,
perlu mengatur mengenai besaran ganti rugi bangunan
yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bagi
kepentingan umum dengan peraturan bupati;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor
050/0084/BA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang
Berita Acara Perhitungan Ganti Rugi Bangunan yang
Tanahnya Digunakan Untuk Pembangunan Bagi
Kepentingan Umum Tahun Anggaran 2018, perlu
menetapkan besaran ganti rugi bangunan yang
tanahnya digunakan untuk pembangunan bagi
kepentingan umum di Kabupaten Kebumen ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Ganti
Rugi Bangunan yang Tanahnya Digunakan Untuk
Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2018;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Taun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No. 26 Tahun 2012; Perda Kab Kebumen No. 20 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Besaran Ganti
Rugi Bangunan yang Tanahnya Digunakan Untuk
Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 74 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, serta untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak lalu lintas. rencana pengembangan pusat kegiatan diatur paling sedikit 30% dari kondisi awal wajib disusun andalalin dan rencana pengembangan infrastruktur paling sedikit 50% dari fasilitas utama wajib disusun andalalin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
Belanja Bantuan Sosial Sanitasi Berbasis Masyarakat di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018, maka perlu
mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen,
ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial
yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing- masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Sanitasi Berbasis
Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab Kebumen No 2 Tahun 2017; Perda Kab Kebumen No. 20 tahun 2017;
Dalm peraturan ini diatur mengenai Belanja Bantuan Sosial Sanitasi Berbasi Masyarakat di Kabupaten Kebumen yang meliputi: Sumber dan Besaran; Kriteria Penerima; Tata Cara, penyaluran, Pelaksnaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Bersama
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari APBD Kab Kebumen, ketentuan pelaksanaan belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing/tersendiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 58 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kab Kebumen No 2 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sumber, Bentuk dan Besaran Bantuan Sosial, Penerima Belanja Bantuan Sosial, Penerima Belanja Bantuan Sosial, Tata Cara Penyaluran, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, serta monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang
bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan
dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, perlu
didukung dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah
Sakit;
b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Soedirman sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kebumen perlu diganti dengan yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perpres No. 87 Tahun 2014;
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen yang meliputi: Pengorganisasian; Pelaksnaaan; Pelaporan; Pembiayaan; dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
112 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2018;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No. 6 Tahun 2016; Perda Kab Kebumen No. 8 Tahun 2017; Perda Kab Kebumen No. 20 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini mengatur tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 yang meliputi: Sumber, Besaran dan Penetapan; Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 37 Tahun 2018
desa - hak asal usul - kewenangan lokal berskala desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD No. 37/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) PP No 43 Tahun 2014 tentang Perpu No 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No 43 Tahun 2014 tentang Perpu No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Permendagri No 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Perbup tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di kabupaten Kebumen;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 44 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa. Termasuk mengatur tentang pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Kebumen No 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kab Kebumen Tahun 2015 No 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
