Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 69, BD TAHUN 2022 NOMOR 68
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54, Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 131 ayat (3), Pasal 132 ayat (7), Pasal 133 ayat (3), Pasal 134 ayat (3), Pasal 136 ayat (8), Pasal 141, Pasal 142 ayat (7), Pasal 144 ayat (7), dan Pasal 145 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK. 03/2013;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah:
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;
Ketentuan Umum; Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Reklame; Dasar Pengenaan Pajak Reklame; Nilai Sewa Reklame; Perhitungan Masa Pajak Reklame; Ketetapan, Tagihan Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pengurangan, atau Pembatalan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif; Penagihan Pajak; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2022.
46HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 69 Tahun 2020
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN - APARATUR SIPIL NEGARA
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 69, BD Tahun 2020 Nomor 69
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanganan Benturan Kepentingan Bagi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, melalui penanganan benturan kepentingan.
UU No 28 Th 1999; UU No 31 Th 1999 yg telah diubah dg UU No 20 Th 2001; UU no 51 Th 2008; UU No 5 Th 2014; UU no 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 53 Th 2010; PP no 48 Th 2016; PP no 11 Th 2017 yg telah diubah dg PP No 17 Th 2020; Permenpan RB No 37 Th 2012; Perda Kota Tangerang Selatan No 17 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Bentuk Situasi, Sumber Penyebab, Dan Jenis Benturan Kepentingan; 3. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; 4. Identifikasi Benturan Kepentingan; 5. Penanganan Benturan Kepentingan; 6. Monitoring dan Evaluasi; 7. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2020
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD Tahun 2020 Nomor 70
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021
ABSTRAK:
Wabah Corona Virus Desease 2019 (COVID–19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu sampai di tingkat daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU no 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 21 Th 2020; Perpres No 17 Th 2018; Permendagri No 20 Th 2020; Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/249/2020; Perda Kota Tangerang Selatan No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2017; Perwal Tangerang Selatan No 16 Th 2012 yg telah diubah dg Perwal Tangerang Selatan No 38 Th 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Pengurangan; 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD Tahun 2022 Nomor 70
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, perlu melakukan peninjauan tarif Retribusi Daerah khususnya Retribusi pengujian kendaraaan bermotor.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 71, BD Tahun 2022 Nomor 71
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
bahwa sertifikat elektronik diperlukan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintahan daerah untuk pengamanan dan melindungi dokumen elektronik dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan data; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pemerintah berperan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara Permohonan Sertifikat Elektronik Bab III Penerapan dan Penggunaan Sertifikat Elektronik Bab IV Pemantauan dan Evaluasi Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 72 Tahun 2020
KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI - TATA KERJA - SEKRETARIAT DAERAH - STAF AHLI
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 72, BD Tahun 2020 Nomor 72
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli.
Psl 18 ayat (6) UUd 1945; UU No 51 Th 2008; UU no 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; Permendagri No 134 Th 2018; Permendagri No 56 Th 2019; Permendagri No 90 Th 2019; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretarist Daerah; 3. Staf Ahli; 4. Jabatan; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
56 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 73, BD Tahun 2022 Nomor 73
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen KBPPN No. 4 Tahun 2022; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Pergub No. 3 Tahun 2022; Pergub No. 8 Tahun 2022; Perda No. 1 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD Tahun 2022 Nomor 74
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa setiap aparatur sipil negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 38 Tahun 2017; Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018; Peraturan LAN No. 15 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Manajemen Pengembangan Potensi Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab III Perencanaan Pengembangan Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab IV Pelaksanaan Pengembangan Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab V Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab VI Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi Bab VII Kerja Sama Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 75, BD Tahun 2022 Nomor 75
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Masyarakat Penerima Imbalan Dari Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan sosial untuk menjamin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur; bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pekerja, perlu diberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui program jaminan sosial berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 2015; Perpres No. 09 Tahun 2013; Perda No. 8 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2019; Perwal No. 36 Tahun 2017; Perwal No. 25 Tahun 2019; Perwal No. 8 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bab III Monitoring Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 76, BD Tahun 2022 Nomor 76
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan/atau Bayi Baru Lahir
ABSTRAK:
bahwa untuk mengurangi kejadian kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan/atau bayi baru lahir yang berakhir dengan kematian di Kota Tangerang Selatan, dapat dicegah melalui sistem rujukan dan pelayanan terstandar; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan rujukan kegawatdaruratan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan/atau bayi baru lahir secara efektif, efisien, berkeadilan, dan memenuhi tata kelola klinis, perlu disusun pedoman tentang pelayanan rujukan kegawatdaruratan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan/atau bayi baru lahir.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2011; PP No. 61 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 47 Tahun 2021; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permenkes No. 001 Tahun 2012; Permenkes No. 83 Tahun 2014; Permenkes No. 92 Tahun 2015; Permenkes No.72 Tahun 2016; Permenkes No. 74 Tahun 2016; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2017; Permenkes No. 4 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permenkes No. 21 Tahun 2021; Permenkes No. HK.01.07/Menkes/813/2019; Pergub No. 50 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2013
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kegawatdaruratan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bab III Pelayanan Kegawatdaruratan Ibu Hamil Bersalin, Nifas Bab IV Jejaring, Wilayah, Alur, Serta Sistem Informasi Bab V Tata Cara Rujukan Bab VI Audit Maternal Perinatal BAB VII Pembinaan, Pengawasan, Laporan, dan Evaluasi Pelayanan Bab VIII Maklumat Pelayanan Bab IX Pembiayaan Bab X Pemberdayaan Masyarakat Jejaring Rujukan Bab XI Sanksi Bab XII Ketentuan Lain-Lain Bab XIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2016
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
