Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 TAhun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyimpan barang milik daerah merupakan bagian dari tugas Pengurus Barang sehingga petugas Penyimpan Barang tidak ada lagi dan adanya penyesuaian besaran Uang Representasi Bupati Kotawaringin BArat Nomor 41 Tahun 2017 tentang standar Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kotawaringin barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotawaringin barat Nomor 6 Tahun 2016;
PASAL I; PASAL II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
mengubah lampiran I beserta penjelasan Lampiran I Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Standar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I beserta penjelasan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Khusus Resiko Pegawai di Lingkungan satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawarigin Barat
ABSTRAK:
a. Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran mempunyai, misi strategis dalam membantu
Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah
yang tenteram, tertib dan teratur serta perlindungan
masyarakat, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan
dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan aman;
b. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas PNS dan PPPK
pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
yang memiliki resiko pekerjaan, perlu di berikan tunjangan
khusus sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tunjangan Khusus Resiko Pegawai di Lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kotawaringin Barat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
32 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ALOKSI DANA, KRITERIA
DAN PENGELOMPOKAN;
BAB III
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KHUSUS RESIKO;
BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Resiko Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ( Berita Daerah
Kabupaten Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Peraubahan Atas
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Peraturan
Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Khusus Resiko Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah
Tahun 2013 Nomor 20).
b. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun
2014 tentang Tunjangan Khusus Resiko Anggota Bantuan
Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja ( Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2014 Nomor 22)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan romawi V.13 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Program dan Kegiatan yang dibiayai dari DBH_CHT yang belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 78 Tahun 2016.
PASAL I; PASAL II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 78) yang telah beberapa kali gengan : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2017.
221 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melakukan Pasal 101 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahanpan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018, sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2010; Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006; Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tanggungjawab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah KAbupatenn Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu disusun Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 18 Tahun 2017
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 39 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanaan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu penyesuaian beberapa Peraturan Bupati yang menjadi dasar kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAN II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN;
BAB IV
PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN;
BAB VI
KETERBUKAAN INFORMASI;
BAB VII
PENANGAN PENGADUAN;
BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MENTORING DAN EVALUASI;
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2012; pasal 3 huruf a sampai huruf d Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2014; Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c sampai f, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a,
perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2017
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
semula berjumlah Rp. 1.316.218.123.500,00 bertambah sejumlah
Rp. 84.955.354.500,00 sehingga menjadi Rp.1.401.173.478.000,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya pelayanan informasi publik serta
pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta
mewujudkan kinerja aparatur yang optimal, diperlukan
pelayanan informasi publik melalui media sosial;
b. Bahwa pelayanan informasi publik melalui media sosial
memerlukan ketentuan yang dapat dijadikan pedoman
oleh seluruh pengelola media sosial di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ASAS DAN PRINSIP;
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB IV
MANFAAT DAN SASARAN;
BAB V
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL;
BAB VI
SARANA DAN PRASARANA;
BAB VII
LAPORAN DAN EVALUASI;
BAB VIII
BIAYA;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Langkah-Langkah Dalan Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam menghadapi akhir tahun anggaran,
diperlukan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan
daerah guna menjaga kesinambungan proses
permintaan, penyerapan dan proses
penyelesaianpembayaran;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi
Akhir Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENERIMAAN DAERAH;
BAB III
PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D;
BAB IV
AKUNTANSI;
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Argo-Mina-Wisata Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro - Mina - Wisata
Kabupaten Kotawaringin Barat;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2013
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
PERENCANAAN;
BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGRO-MINA-WISATA;
BAB V
PELAPORAN DAN EVALUSI PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN;
BAB VI
PENGAWASAN;
BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN;
BAB VIII
PENDANAAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2017.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
