Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa bangunan yang telah berdiri tanpa IMB perlu
dilakukan penertiban dan pemutihan bangunan untuk
penataan bangunan di daerah dengan mempertimbangkan
keselamatan dan kenyamanan. Tarif retibusi IMB dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, selsuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dapat ditinjau kembali
setelah 2 (dua) tahun sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi di daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan
Menteri
Peke rj aan Umum Nomor
24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15)
diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15)
diubah
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengesahan Rencana Tapak
ABSTRAK:
ahwa sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang
perlu diatur ketentuan dan tata cara pengesahan rencana
tapak untuk menjamin pemanfaatan ruang yang sesuai
dengan rencana tata ruang, mencegah dampak negatif
pemanfaatan ruang, dan melindungi kepentingan umum
dan masyarakat luas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum Nomor
Izin Mendirikan
24/ PRT/ M /2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan
Menteri
Perindustrian
Nomor
35/MIND/PER/3/2010; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/ KPTS/1986; Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
KETENTUAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK ;
BAB III
TATA CARA PENGESAHAN
RENCANA TAPAK GARIS BESAR (MASTER PLAN) ;
BAB IV
TATA CARA PENGESAHAN RENCANA TAPAKRINCI(SITE PLAN) ;
BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN ;
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN ;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
ahwa dalarn rangka efektifitas pelaksanaan tugas, fungsi,
dan kewenangan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
perlu diselenggarakan secara sistematis dan
berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah
kelembagaan tersendiri yang melekat pada Organisasi Kerja
Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di
bidang Penegakan Peraturan Daerah;
dang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN;
BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG;
BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA;
BAB V
ANGGARAN OPERASIONAL;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan pedoman pengajuan keberatan pajak daerah oleh wajib pajak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016
Peraturan Bupati membahas mengenai tata cara pengajuan keberatan pajak daerah untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan tata cara pengajuan Keberatan Pajak Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 201
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2021
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Desa perlu dilakukan perubahan
dan penyesuaian.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015.
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 2) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang
Penyelenggaran Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Satuan Perlindungan
Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBERDAYAAN ANGGOTA ;
BAB III
PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA ;
BAB IV
PEMBIAYAAN ;
BAB V
MONITORING DAN EVALUASI ;
BAB VI
PELAPORAN ;
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN ;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa denganadanya perubahan ketentuan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan perubahan honorarium Pokja ULP dari Panitia Paket (PP) berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2015
- Undang-Undang Nomor 23 ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah dibuah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pegelolaan Keuangan Daerah.
Perubahan Lampiran I beserta penjelasan Lampiran I dan Lampiran II beserta penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan. Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, telah dianggarkan Kurang Salur
Alokasi Dana Desa dan Kurang Salur Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun
2014; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun
2014; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun
2015
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa
daeah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing,
adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik sebagai
perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional
pengelola pengadaan barang/ jasa daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA;
BAB III
KODE ETIK;
BAB IV
KOMITE ETIK;
BAB V
HONORARIUM;
BAB VI
PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN;
BAB VIII
SEKRETARIAT;
BAB IX
KEUANGAN;
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
ABSTRAK:
bahwa Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, ditetapkan pada kategori tinggi sehingga tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dinaikkan untuk dilakukan penyesuaian.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2007
Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 14) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
