PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Honorarium, Tunjangan Hari Raya Dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja Serta Jaminan Kematian Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Upah dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para Pekerja Harian/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dipandang perlu menyesuaikan upah pekerja harian/tenaga kontrak yang berlaku saat ini dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) . Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan mendaftarkan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan membayar iuran. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta dalam program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN/TENAGA KONTRAK;
BAB III JAMINAN KESEHATAN;
BAB IV PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN;
BAB VI PEMBIAYAAN;
BAB VII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Upah Pekeija Harian/Tenaga Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam menghadapi akhir tahun anggaran, diperlukan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah guna menjaga kesinambungan proses permintaan/penyerapan dan proses
penyelesaian/pembayaran.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PENERIMAAN DAERAH;
BAB III PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D;
BAB IV AKUNTANSI;
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2016.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu diatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
- bahwa rganisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sudah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkair dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Struktur Organisasi , Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa
- jenis Desa
- Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 37 Tahun 2016
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Di Kabupaten Kotawaringin Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk mmenindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pertanian dan Petemakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 1027.A/PPS-611/09/2016 tanggal 26 September 2016 perihal
Penyampaian Realokasi II (Kedua) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Kalteng Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/2/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/
SR.140/10/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013; Peraturan Menteri 60/Permentan/SR.130/12/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016.
Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016.
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Lampiran XV Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat tambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2016. Untuk mencegah, menghindari serta mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan
kabut asap, Bupati Kotawaringin Barat telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan. lahan dan kebun. Sesuai ketentuan angka V.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, Program dan Kegiatan yang dibiayai dari DAK serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara Menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 43) yang telah beberapa kali diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015, perlu disusun penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015, sebagai rincaian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntanasi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah denagn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2015
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah beserta pergeseran pagu kegiatan
barn / kegiatan altematif, penambahan atau pengurangan target kineija dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN;
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2016.
108 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diatur pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA;
BAB III PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN;
BAB IV PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA;
BAB V TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA;
BAB VI KAMPANYE;
BAB VII PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH;
BAB VIII KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA, PENGURUS BADAN USAHA DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA;
BAB IX SAKSI CALON KEPALA DESA;
BAB X PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA;
BAB XI PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA;
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2016.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran yang telah
mendapat persetujuan dari PPKD atau Sekretaris Daerah dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran kegiatan DAK yang tersedia dalam DPA-Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2016 tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan DAK yang ditetapkan oleh Kementerian teknis sehingga perlu penyesuaian sasaran kegiatan. Dalam Tahun Anggaran beijalan 2016 terdapat kegiatan mendesak untuk dilaksanakan, yaitu penyelenggaraan Festival Seni Qasidah Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat dan keikutsertaan dalam Festival Seni Qasidah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah serta kegiatan Pekan Olah Raga Wartawan Nasional (Porwanas) dan kegiatan Jambore Nasional, namun anggarannya tidak tersedia dalam APBD murni
Tahun Anggaran 2016.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2015 ; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 43) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 31 Tahun 2016
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 20 Tahun 2018 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Pangkalan Bun Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
- bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai UPTD, dalam pelaksanaannya berkaitan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan mengalami kendala untuk memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dimana NISN merupakan syarat bagi warga belajar untuk mengikuti ujian nasional;
- bahwa SKB selama ini bukan satuan pendidikan, maka tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF), sehingga SKB tidak dapat menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat akreditasi.
- bahwa bedasarkan pertimbangan di atas, perlu diubah statusnya menjadi SPNF, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
-Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)
- Kedudukan, tugas, dan fungsi SPNF
- Susunan Organisasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
