Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Kecelakaan Diri Di Luar Jam Kerja Dan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Pada Perusahaan-Perusahaan DiWilayah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
upaya perlindungan dan penjaminan kesejahteraan kepada para pekerja yang mengalami kecelakaan diri di luar jam kerja dan hubungan kerja, telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2004 tentang Program Jaminan Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja dan Hubungan Kerja bagi Pekerja pada Perusahaanperusahaan di Wilayah Kabupaten Serang, namun seiring dengan tingkat kebutuhan dan pertumbuhan perekonomian, perlu dilakukan penyesuaian;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; uu nO 8 tAHUN 1981; UU No 23 Tahun 2000; UU No 13 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 13 Tahun 2003; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Penyelenggaraan Program; 4.Tata Cara Pembayaran Premi Dan Pembayaran Jaminan; 5.Pengelolaan Program; 6.Jaminan Kecelakaan; 7.Pembinaan Dan Pengawasan; 8.Sanksi; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2014.
9 halaman, 2 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 61 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang dan Terselenggaranya optimalisasi pelayanan pajak daerah maka perlu dibentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;
UU No 8 Tahun 1974; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 100 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2010; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan; 3.Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; 4.Organisasi; 5.Tata Kerja; 6.Pembiayaan; 7.Ketentuan Lain Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2013.
10 hlm, 1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 59 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
UU No 8 Tahun 1974; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 65 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 19 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Sebagian Kewenangan Bupati Yang Dilimpahkan Kepada Camat; 4.Pembinaan Dan Pengawasan; 5.Tim Monitoring Dan Evaluasi; 6.Pembiayaan; 7.Ketentuan Peralihan; 8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 57 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Izin Lokasi
ABSTRAK:
a bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor : 596/Kep.207-Huk/2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembagunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Banten, maka penetapan Lokasi bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang dipergunakan sebagai izin pengadaan tanah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
b bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang optimal serta untuk lebih mempermudah pemahaman masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi tentang proses pemberian izin lokasi dan penetapan lokasi perlu dibuatkan pedoman;
UU No 5 Tahun 1960; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; PP No 24 Tahun 1997; PP No 16 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 71 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 22 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 26 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 10 Tahun 2011; Perda Kab.serang No 18 Thun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
Peraturan Ini Memuat; 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah; 2. Penetapan Lokasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 56 Tahun 2013
untuk melaksanakan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Serang Tahun 2013-2032, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Reklamasi.
UU No 5 Tahun 1960; UU No 32 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 27 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2008; PP No 24 Tahun 1997; PP No 16 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 122 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 10 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 2 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Pemberian Izin Reklamasi; 3.Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi; 4.Jangka Waktu; 5.Pengawasan; 6.Ketentuan Lain Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 55 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupatan Serang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan dengan Peraturan Bupati.
UU No 5 Tahun 1962; UU No 23 Tahun 2000; UU No 19 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 38 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 12 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Situs Web Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah, perlu mengatur Pengelolaan Situs Web Pemerintah Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kab.Serang no 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Situs Web Pemerintah Daerah; 4.Pembuatan Dan Pengembangan; 5.Pengendalian; 6.Pengelola Situs Web; 7.Pembiayaan; 8.Pelaporan; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2013.
13 halaman 1 lamapiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 53 Tahun 2013
Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Serang
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2013/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan berkualitas pada fasilitas pelayanan tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah dan dengan terbatasnya tenaga kesehatan Dokter dan Bidan di Kabupaten Serang, perlu melakukan Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Serang;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 45, UU NO. 8 tahun 1974, UU NO. 23 tahun 2000, UU NO. 32 tahun 2004, UU NO. 36 tahun 2009, PP NO. 12 tahun 2005, PP NO. 58 tahun 2007, PP NO. 38 tahun 1991, KEPPRES NO. 37 tahun 1994, KEPPRES NO. 23 tahun 1994, PERMENKES, No. 1199/Menkes/Per/x/2004, PERMENKES Np. 949/Menkes/Per/x/2004, PERMENKES No. 7 tahun 2013, PERDA No. 19 tahun 2011, PERDA No. 20 tahun 2011.
1.ketentuan umum;2.mekanisme pengangkatan dan penempatan;3.perjanjian kontrak kerja;4.kewajiban dan hak;5.pembiayaan dan penggajian;6.pembinaan dan pengawasan;7.pelanggaran disiplin;8.ketentuan penutup dan lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 52 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; PP No 104 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 21 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011.
1.Ketentuan Umum; 2.Ruang Lingkup Belanja Tidak Terduga; 3.Penggunaan; 4.Dasar Pengeluaran; 5.Penganggaran; 6.Tata Cara Penggunaan; 7.Pertanggungjawaban; 8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 50 Tahun 2013
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Serang
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2013/NO.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang
berdasarkan amanat Pasal 1 Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 perlu menyesuaikan Belanja Komponen Perjalanan Dinas
UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 27 tahun 2009, UU No. 12 tahun 2011, PP No. 109 tahun 2000, PP No. 24 tahun 2004, PP No. 58 tahun 2005, PP No. 38 tahun 2007, PERDA No. 8 tahun 2004, PERDA No. 15 tahun 2006, PERDA No. 5 tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai a. TKI pendamping TKA; b. dana kompensasi penggunaan TKA; c. tata cara perpanjangan IMTA; d. penyetoran dan pengembalian retribusi; e. pelaporan; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. sanksi. f. ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
