Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN DI LUAR WILAYAH KERJA DOKTER PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ABSTRAK:
Bahwa Perda Kab. Parigi Moutong wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
Bahwa pada beberapa pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Parigi Moutong belum dan atau tidak terdapat tenaga kesehatan dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga perlu mengatur pemberian layanan kesehatan di luar wilayah kerja dokter pada puskesmas.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Layanan Kesehatan di Luar Wilayah Kerja Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Moutong.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; Permenkes No: 512/MENKES/PER/IV/2007;Permenkes No. 75 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang wilayah kerja dokter dan puskesmas;pelaporan; pengawasan dan pemantauan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
3 Halaman, Penjelasan: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggalangan Kemitraan untuk Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa derajat kesehatan masyarakat merupakan unsur penting dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM) di Indonesia khususnya di Kabupaten Parigi Moutong;
Bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh faktor pelayanan kesehatan tetapi kondisi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dalam kehidupan rumah tangga;
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga perlu melakukan penggalangan kemitraan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggalangan kemitraan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permen Kesehatan No: 741/MENKES/PER/ VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 374/MENKES/SK/V/ 2009; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1529/ MENKES/SK/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan No: 2269/MENKES/PER/XI/2011; Perda No. 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, PHBS dalam rumah tangga, Penggalan kemitraan, Pembinaan PHBS, Sasaran dan Strategi Pembinaan PHBS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
4 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 26 Tahun 2016
tAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI-bkd-kABUPATEN PARIGI TAHUN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (3) dan ayat (8) PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara berdasarkan beban kerja pada BKD kabupaten Parigi Moutong Tahun anggaran 2016
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 12 Tahun 2008; Permenkeu No. 262/PMK.03/2010; Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2011; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011;PERDA No. 8 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 8 Tahun 2014; Perda No. 7 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tambahan penghasilan, kewajiban perpajakan, prosedur dan tata cara permintaan pembayaran, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016.
4 Halaman, Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME
ABSTRAK:
Bahwa HIV-AIDS adalah virus perusak sistem kekebalan tubuh manusia yang proses penularannya sulit dipantau, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin;
Bahwa Perkembangan penyebaran HIV-AIDS di kabupaten kebumen semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan hidup manusia;
Bahwa untuk menanggulangi HIV-AIDS serta menghindari dampak yang lebih besar diberbagai bidang perlu mengatur langkah strategis sebagai upaya untuk pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan HIV-AIDS.
UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 1997; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; Perpres No. 12 Tahun 2013; Perpres No. 75 Tahun 2006; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Perda Provinsi Daerah SULTENG No. 3 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan; Penyelenggaraan penanggulangan HIV-AIDS; Komisi penanggulangan AIDS; Tanggung jawab, kewajiban, larangan dan sanksi administratif; Peran serta masyarakat; Peran dan tanggung jawab ODHA, Pembiayaan,Pembinaan dan pengawasan, Sanksi dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
10 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 23 Tahun 2016
tambahan penghasilan-tempat bertugas di daerah terpencil
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2016/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI DAERAH TERPENCIL BAGI BIDAN DAN PERAWAT PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (2) dan ayat (4) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas di Daerah Terpencil bagi Bidan dan Perawat pada Puskesmas di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009; UU No, 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenkes No:949/MENKES/PER/VIII/2007; Permenkeu No: 262/PMK.03/2010; Permenkes No.75 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan penghasilan, kewajiban perpajakan, mekanisme dan tata cara permintaan pembayaran, dan sumber dana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
4 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 22 Tahun 2016
tambahan penghasilan-kondisi kerja-gedung pelayanan jaminan persalinan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI BIDAN DAN PERAWAT PADA PUSKESMAS PERAWATAN DAN GEDUNG PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (2) dan ayat (5) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja bagi Bidan dan perawat pada Puskesmas Perawatan dan Gedung Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkes No: 949/ MENKES/ PER/VII/2007; Permenkeu No: 262/PMK.03/2010; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tambahan penghasilan, kewajiban perpajakan, mekanisme dan tata cara permintaan pembayaran, dan sumber dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
4 Halaman, Penjelasan: - Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALAKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (3) dan ayat (8) PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 12 Tahun 2008; Permenkeu No: 262/PMK.03/2010; Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No.7 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tambahan penghasilan, kewajiban perpajakan, prosedur dan tata cara permintaan pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
4 Halaman, Penjelasan: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 18 Tahun 2016
DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KABUPATEN PARIGI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu mengatur pemanfaatan dana kapitasi pelayanan kesehatan peserta BPJS kesehatan pada puskesmas dan jaringannya dikabuoaten parigi moutong ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No.12 Tahun 2013; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 19 Tahun 2014; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan Nasional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
6 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu serta tidak terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional perlu menetapkan dalam program jaminan kesehatan daerah tahun 2016; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; Perpres No. 12 Tahun 2013; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkes No. 568/Menkes/Per/VI/2009; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peserta, manfaat JAMKESDA, Pendanaan, pemanfaatan dana JAMKESDA, Pembayaran ke puskesmas pelayanan kesehatan, dan Pelayanan yang tidak dijamin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Perbup No. 18 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 60 Tahun 2015
5 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 11 Tahun 2016
Tambahan pengahsilan-kelangkaan profesi-dinas kesehatan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2016/No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (2) dan ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi pegawai negeri sipil dokter umum dan dokter gigi di lingkungan dinas kesehatan kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 TAHUN 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan tujuan; Besarnya tambahan penghasilan; Kewajiiban perpajakan; Mekanisme dan tata cara permintaan pembayaran, dan Sumber dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2015
4 Halaman, Penjelasan : - hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
