Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 254 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 14 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Pergub No 14 Tahun 2016.PDF

PIAGAM-AUDIT-INTERNAL-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-PROVINSI-RIAU

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 14

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengendalian penyelenggaraan Pemerintah serta untuk kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait diperlukan landasan pelalsanaan fungsi pengawasan intem berupa piagam audit intemal
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2014; dan Pergub Riau No. 30 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 4 (empat) Bab dan 4 (empat) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Tujuan; Piagam Audit Internal; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2016.
Lamp. : 9 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2015

Download file:

Pergub No 12 Tahun 2016.PDF

Tambahan-penghasilan-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-riau

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 12

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan kesejahteraan dalam bentuk tambahan penghasilan yang proporsional.
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; dan Perda Provinsi Riau No. 4 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 8 (delapan) Bab dan 18 (delapan belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup dan Besaran Tambahan Penghasilan; Pemberian; Kriteria dan Penghitungan; Alokasi Anggaran dan Cara Pembayaran; Pengawasan dan Evaluasi; dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2016.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2015
Lamp. : 9 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pemberian Tunjangan Perumahan Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Pergub No 11 Tahun 2016.PDF

Pemberian-tunjangan-perumahan-untuk-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-provinsi-riau-tahun-2016

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dinyatakan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana dengan PP No. 37 Tahun 2005; Kepres RI No. 34/P Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 3 (tiga) Bab dan 4 (empat) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; dan Tunjangan Perumahan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Pergub No 10 Tahun 2016.PDF

pedoman-pengendalian-gratifikasi

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diperlukan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PermenPAN-RB No. 52 Tahun 2014; dan Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 20 (dua puluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup; Pengendalian Gratifikasi; UPG; Sosialisasi; Perlindungan Pelapor Gratifikasi; Pengawasan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2016.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT