Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah perlu diatur dengan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi;
4. Ketentuan Lain-lain; dan
5. Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal
32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara serta untuk mendukung pengelolaan Keuangan daerah yang
sehat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu mengatur
mekanisme pengelolaan rekening Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 06
Tahun 2019
Pengaturan pengelolaan rekening Pemerintah Daerah meliputi:
a. pembukaan rekening;
b. persetujuan pembukaan dan penggunaan rekening;
c. penutupan rekening; dan
d. pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pajak Daerah serta untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan
tugas pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah, perlu adanya
Tata Cara Pedoman Pemeriksaan Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN PEMERIKSAAN ;
BAB III
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN ;
BAB IV
BENTUK PEMERIKSAAN;
BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
80 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Keringanan Sebagai Wajib Pajak untuk Kegiatan Usaha Baru Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan untuk memberikan kesempatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi bagi masyarakat, maka perlu adanya kebijakan pemberian keringanan sebagai wajib pajak untuk kegiatan usaha baru di Kabupaten Kotawaringin Timur;
b. bahwa kebijakan pemberian keringanan sebagai wajib pajak untuk kegiatan usaha baru sebagaimana dimaksud pada konsideran hurufa tersebut di atas merupakan pelaksanaan dari Pasal ICQ Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Keringanan Sebagai Wajib Pajak Untuk Kegiatan Usaha Baru di Kabupaten Bupati Kotawaringin Timur.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19(Covid-19)dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah; dan
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pemberian Keringanan Wajib Pajak; dan
4. Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
a. bahwa anak adalah anugerah dan amanah Tuhan Yang
Maha Esa yang merupakan generasi penerus masa
depan bangsa dan negara, oleh karena itu harus
mendapatkan jaminan kehidupan yang layak,
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta
perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga,
masyarakat dan Pemerintah Daerah agar mampu
menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab,
bermartabat dan berakhlak mulia;
b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak
perlu adanya penyelenggaraan perlindungan anak
untuk menghidupkan kesejahteraan sosial anak dan
keluarga;
c. bahwa untuk kebijakan tentang penyelenggaraan
perlindungan anak yang terkoordinasi, terarah, terpadu
dan berkelanjutan perlu adanya pedoman dan arahan
bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam hal
perlindungan anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di
atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Kotawaringin Timur tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang
Permasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3614);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraaan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PRINSIP DASAR HAK ANAK;
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB VI
EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;
BAB VII
PENDANAAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik
dan sebagai pelaksanaan kebijakan nasional reformasi
birokrasi, serta untuk mendorong investasi, pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang
cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman dan terintegrasi,
perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 43 Tahun
2016
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :
a. penetapan lokasi;
b. penyelenggaraan;
c. mekanisme pelayanan;
d. sumber daya manusia;
e. pembiayaan; dan
f. monitoring , evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Masyarakat Miskin dan Veteran Republik Indonesia Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
a. bahwa masyarakt yan dikategorikan Miskin di Kabupaten Kotaarii Timur menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk meringankan beban biaya kehidupanya dan sebagai bentuk ungkapan terima kasih serta penghargaan atas jasa-jasa perjuangan dan pengabdian par Veteran Republik Indonesia bagi Bangsa dan Negara khususnya bagi Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Banguan Pedesan dan Perkotan;
b. bahwa pembebasan membayar PBB P2 sebagaimana dimkud pada konsideran huruf a merupakan pelaksanaan dari Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotaaringi Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Banunan Perdasan Dan Pekotaan Bagi Masyarkat Sangat Miskin Dan Veteran Republik Indonesia di Kabupaten Kotawariin Timur.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undan Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Banunan sebagaima telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
15. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah; dan
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Pelaksanaan;
5. Keputusan Pembebasan PBB-P2;
6. Jangka Waktu;
7. Pemantauan dan Evaluasi; dan
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air
Minum dan Pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan
air, maka perlu dilakukan penataan Organ Kepegawaian sesuai
dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin
Timur. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan
Perusahaan daerah, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pola
Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti dan
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin
Timur Nomor 07 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun
2001
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ORGAN PDAM;
BAB III
PEGAWAI;
BAB IV
DANA PENSIUN;
BAB V
ASOSIASI;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010
tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Kotawaringin Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa ada perbedaan jumlah dana desa Tahun 2019 pada peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 dengan data jumlah dana desa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai penyalur Dana Desa;
b. bahwa Lampiran dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan perubahan; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawarangin Timur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kotawarangin Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian 2 dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks 4 Desa Membangun;
11 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
13 . Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
15 . Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019.
Lampiran I dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas
perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin
sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya
derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan,
pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak. Pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk
membantu meletakkan dasar pengembangan sikap,
pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini
sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Pelaksanaan
Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun
2017 ; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun
2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun
2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun
2019; Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5
Tahun 2014
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. Penyelenggaraan;
2. Kepesertaan;
3. Pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Kurikulum dan strategi pembelajaran;
5. Perizinan;
6. Evaluasi dan sistem pelaporan;
7. Gugus PAUD Pra Sekolah Dasar;
8. Sumber daya PAUD Pra Sekolah Dasar melalui masyarakat dan mitra;
9. Bunda PAUD Pra Sekolah Dasar; dan
10. Pengawasan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2020.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
