Lingkungan Hidup - Pajak dan Retribusi Daerah - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 640
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2016
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 622
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021, maka perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi; sekretariat; bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan agama; bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; serta jabatan pada Bakesbangpol
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2019
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja
20 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 602
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan Daerah diperlukan perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2021
PERBUP ini mengatur mengenai kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah; isi dan sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah; serta pengendalian dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
6 hal.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 Nomor 83; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 83
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka perlu menetapkan PERDA
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; serta jabatan, pengangkatan dan pemberhentian RSUD Palmatak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati KKA Nomor 42 Tahun 2018
17 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 589
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Layanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
bahwa diperlukan strategi dan kebijakan dalam aspek perpajakan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan di lingkungan pemerintah Daerah dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan layanan publik tertentu di Daerah diperlukan pengaturan dengan menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Indonesia Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
PERBUP ini mengatur mengenai jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP dan tata cara pelaksanaan KSWP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
8 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 584
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai RKPD Tahun 2022 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk percapaian arah pembangunan yang tepat sasaran dan lebih baik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
8 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2021
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 287)
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah - Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 600
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pedoman pengelolaan dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial di daerah diperlukan suatu pengaturan dengan menetapkan PERBUP
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 stdd Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 stdd Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019
PERBUP ini mengatur mengenai penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2021.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 287)
89 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 624
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 5 Tahun 2021, perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 33 Th. 2008; UU No. 5 Th. 2014; Perda KKA No. 7 Th. 2016 stdd Perda KKA No. 5 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi; sekretariat; bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan informal; bidang pembinaan pendidikan dasar; bidang pembinaan ketenagaan; bidang pemuda dan olahraga; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; serta jabatan Disdikpora
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja
24 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisas - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 621
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 5 Tahun 2021, maka perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi; sekretariat; bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; bidang kedaruratan dan logistik; bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; kelompok jabatan fungsional; Tata Kerja; serta jabatan pada BPBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja
17 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
