Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 Nomor 87
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, maka perlu menetapkan PERDA
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 64
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 (30 dan ayat (4), Pasal 32 ayat (3) UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 32 ayat (4) PP 81 Tahun 2021tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, pelru menetapkan Perda tentang Pengelolaan Sampah
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 81 Tahun 2012; Permendagri No. 33 Tahun 2010; Permen LH No. 16 tahun 2011, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013; Perda No. 3 tahun 2013
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan sampah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Ketetentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanime penerapan sanksi diatur dengan Peraturan Bupati
30
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 58
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 105 PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D dan Pasal 511 ayat (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pemda berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan barang milik daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Perda KKA No. 4 Tahun 2012
Ketentuan mengenai pengelolaan BMD diatur dengan Perbup berpedoman pada kebijakan pengelolaan BMD sebagaiman dimaksud dalam Pasal 97 Perda ini.
80
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022
perubahan atas perubahan bupati nomor 39 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 647
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan usulan pergeseran anggaranbeberapa perangkat daerah, perlu dilakukan pergeserananggaran yang tercantum dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TahunAnggaran 2022:
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
d.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 109 Tahhun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Perpres No. 54 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 72 Tahun 2020; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 99 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Perda Kepulauan Anambas No. 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2014; Perda Kepulauan Anambas No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2016; Perda Kepulauan Anambas No. 9 Tahun 2011; Perda Kepulauan Anambas No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kepulauan Anambas No. 5 Tahun 2021; Perda Kepulauan Anambas No. 7 Tahun 2021
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2023
tentang analisis standar belanja kabupaten kepulauan anambas tahun anggaran 2023 - perubahan atas peraturan bupati nomor 42 tahun 2022
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2023/No.713
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Berdasarkan usulan Analisis Standar Belanja dari
beberapa Perangkat Daerah, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Analisis Standar Belanja Tahun
Anggaran 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis Standar
Belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Analisis Standar
Belanja Tahun Anggaran 2023.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat 6; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.16 Tahun 2018; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Anambas No.9 Tahun 2011; Perda Kab.Anambas No.1 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 74
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:
Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan wujud kepedulian dan peran serta pelaku usaha dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2001, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 33 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 47 Tahun 2012, Permendagri No. 13 Tahun 2018.
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang diselaraskan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai asas dan ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, hak dan kewajiban perusahaan, program dan bidang kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
16
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 81
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2010 sebagaiman telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2010; Permendagri No. 140 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah diatur tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta taat kerja badan pengelola perbatasan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
24
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2017
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 59
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Thaun 2005; PP No. 18 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kepulaun Anambas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 576
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa satuan pendidikan merupakan salah satu wahana strategis dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang terdidik, agar dapat menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda menjadi pribadi yang berkarakter, berintegritas dan bermoral anti korupsi
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2022
perubahan atas peraturan bupati nomor 38 tahun 2021 tentang pedoman perjalanan dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 648
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
a. bahwa perjalanan dinas merupakan suatu bentuk kegiatan dalam rangka untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memerlukan pembiayaan;
b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjalanan dinas diperlukan suatu pengaturan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 33 Tahun 2020; PMK No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 29 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kepulauan Anambas No. 7 Tahun 2016; Perda Kepulauan Anambas No. 9 Tahun 2011
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang perjalanan dinas, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakannya. Diatur tentang kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
