Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
berdasarkan kententuan pasal 12 ayat 8 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016, bahwa tata cara pembagian dan penetapan besaran dana setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukn kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
8. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang
9. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dri anggaran pendapatan dan belanja negara
10. peraturan presiden nomor 107 tahun 2017 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018
11. peraturan menteri keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
12. peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota dan perhitungan dana desa setiap desa
13. peraturan menteri keuangan nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018
14. peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
15. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 13 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
peraturan bupati ini memutuskan tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian danan desa setiap pekon di kabupaten pringsewu tahun anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
adanya perubahan regulasi penerima dan besaran pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dipandang perlu melakukan perubahan peraturan bupati nomor 4 tahun 2017 tentang pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
1. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
2. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
8. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
11. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 03 tahun 2011 tentang pajak daerah
12. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 04 tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam satuan jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan
1. undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentangg pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. peraturan presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional
6. peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2014 tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
8. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
9. peraturan bupati pringsewu nomor 42 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah, inspektorat, satuan polisi pamong praja dan staf ahli bupati
peraturan bupati ini memutuskan tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi
1. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
2. undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
6. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
8. peraturan meteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah
11. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
12. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 02 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten pringsewu 2009-2029
13. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 03 tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten pringsewu tahun 2005-2012
14. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
peraturan bupati ini memutuskan tentang perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ASET PEKON
ABSTRAK:
melaksanakan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan aset pekon
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksanaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
4. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan
6. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
8. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
9. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
10. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
12. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
13. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawara desa
14. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
15. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
16. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 2 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan
17. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan
18. peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa
19. peraturan menteri keuangan nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa
20. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewun
21. peraturan bupati pringsewu nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas-dinas pemerintah daerah
peraturan bupati tentang pengelolaan aset pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENEMPATAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
ketentuan pasal 12 ayat 8 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016, bahwa tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. peraturan menteri keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa
4. peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kkota dan perhitungan dana desa setiap desa
5. peraturan menteri keuangan nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018
6. peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
7. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 13 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
peraturan bupati ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 07 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap pekon di kabupaten pringsewu tahun anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
terbitnya kepala arsip nasional republik indonesia nomor B-PK.02.09/63/2017, tanggal 13 november 2017 tentang persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) fasilitas fungsi keuangan, kepegawaian dan aparatur sipil negara serta substantif pemerintah daerah kabupaten pringsewu perlu menetapkan JRA sektor perekonomian urusan penanaman modal
1. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan
4. undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
7. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
8. peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu
9. peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2008 tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah
10. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri
11. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
12. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
13. peraturan presiden nomor 90 tahun 2007 tentang badan koordinasi penanaman modal
14. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
15. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
16. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok fungsi dan tata kerja dinas-dinas pemerintahan daerah
peraturan bupati ini memutuskan tentang jadwal retensi arsip sektor perekonomian urusan penanaman modal pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
tertibnya surat kepala arsip nasional republik indonesia nomor B-PK.02.09/63/2017, tanggal 13 november 2017 tentang persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) fasilitatif fungsi keuangan, kepegawaian dan aparatur sipil negara serta substantif pemerintah daerah kabupaten pringsewu perlu menetapkan JRA urusan pengadaan
1. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan
4. undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan
6. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
8. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
9. peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
10. peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian presentasi kerja pegawai negeri sipil
11. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang
12. peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
13. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
14. peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 7 tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator, jabatan pengawasan, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi
15. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
16. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok fungsi dan tata kerja dinas-dinas pemerintah daerah
peraturan buapti ini memutuskan tentang jadwal retensi arsip non keuangan dan non kepegawaian pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRINGSEWU
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 1 peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 04 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok perlu menetapkan peraturan bupati tentang kawasan tanpa rokok di rumah sakit umum daerah pringsewu
1. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten rpingsewu di provinsi lampung
2. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan
5. peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan
6. peraturan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri republik indonesia No.188/Menkes/PB/2011 no.7 tahun 2011 tentang pedoman kawasan tanpa rokok
7. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 4 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok
peraturan bupati ini memutuskan tentang kawasan tanpa rokok di rumah sakit
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PERPUSTAKAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
terbitnya surat kepala arsip nasional republik indonesia nomor B-PK.02.09/63/2017, tanggal 13 november 2017 tentang persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) fasilitatif fungsi keuangan, kepegawaian dan aparatur sipil negara serta substantif pemerintah daerah kabupeten pringsewu perlu menetapkan JRA sektor perekonomian urusan perhubungan
1. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan
4. undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
7. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
8. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
10. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
11. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok fungsi dan tata kerja dinas-dinas pemerintah daerah
peraturan bupati ini memutuskan tentang jadwal retensi arsip sektor kesejahteraan rakyat urusan perpustakaan pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat