Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten
Pringsewu Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tangggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4932);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1237);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun
2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor
01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor
07);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2014 Nomor 09);
Didalam Peraturan Bupati Pringsewu ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2014.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM MENGELOLA SUMBER ALAM PEKON
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 41 peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa
1. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
2. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten
5. peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2005 tentang ahli teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan dan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan
6. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
7. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
8. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2010 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna
10. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 27 tahun 2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
11. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penetapan teknologi tepat guna dalam mengelolaan sumber daya alam desa
12. keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia nomor 48 tahun 2018 tentang pedoman umum program inovasi desa
13. peraturan menteri pringsewu nomor 20 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan pekon
peraturan bupati ini memutuskan tentang petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam mengelola sumber daya alam pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 42 Tahun 2020
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
UU No.12 Tahun 1985, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004 , UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.48 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014 , PP No.109 Tahun 2000, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.39 Tahun 2007, PP No.22 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.5 Tahun 2009, PP No.69 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012 , PP No.27 Tahun 2014 , PP No. 12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No.16 tahun 2018, PP No.54 Tahun 2020, Permendari No.13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No.133 Tahun
2017, Permendagri No.79 Tahun 2018, Permendagri No.33 Tahun 2019, Permendagri No.20Tahun 2020, Permenkeu No. 35/PMK.07/2020, Permenkeu No.36/PMK.07/2020, Kepmenkeu No.15/KM.7/2020, PERDA No.16 Tahun 2016, PERDA No. 07 Tahun 2010,
PERDA No.11 Tahun 2017, PERDA No.10 Tahun 2019, PERDA No. 6 Tahun 2020,
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
Halaman 10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA DI PEKON
ABSTRAK:
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di pekon dapat berjalan tertib dan terarah serta dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman pengadaan barang/jasa di pekon
1. undang-undang nomor 33 tahun 2004
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011
4. undang-undang nomor 6 tahun 2014
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
7. peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2006
8. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014
9. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014
10. peraturan presiden nomor 106 tahun 2007
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
12. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014
13. peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014
14. peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014
15. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 5 tahun 2015
16. peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 2013
17. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
18. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 03 tahun 2013
peraturan bupati ini memutuskan tentang pedoman pengadaan barang/jasa dipekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 2017
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 8 peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor... tahun 2018 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, perlu ditetapkan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
1. undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
3. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
4. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
5. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
6. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
7. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggunjawab keuangan negara
8. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
9. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
10. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
11. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
12. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
13. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
14. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
15. peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepalaa daerah dan wakil kepala daerah
16. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD
17. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum
18. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimabangan
19. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah
20. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
21. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal
22. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
23. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
24. peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah
25. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
26. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
27. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik
28. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insntif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
29. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang satndar akuntansi pemerintahan
30. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah
31. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah
32. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
33. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat indonesia
34. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
35. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
36. peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan satandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah
37. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
38. peraturan menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendaptan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
39. peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah
40. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
41. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
42. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 39 tahun 2017 tentang anggaran pendpatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
43. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 10 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
44. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor... tahun 2018 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
peraturan bupati ini memutuskan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 44 Tahun 2020
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akutansi
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah,
perlu dilakukan perubahan pengelompokan akun
pencatatan asset tetap
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.48 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.108 Tahun 2016, PERDA No.01 Tahun 2010, PERDA No.07 Tahun 2010,
Perubahan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor
35 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2020.
Halaman 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
mewujudkan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu yang akuntabel, berintegritas dan berwibawa dalam melaksankan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, perlu menetapkan kode etik pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu dengan peraturan bupati
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011
4. undang-undang nomor 5 tahun 2014
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. undang-undang nomor 30 tahun 2014
7. peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004
8. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
9. peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010
10. peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011
11. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
12. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
13. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
14. peraturan bupati pringsewu nomor 42 tahun 2016
15. peraturan bupati pringsewu nomor 43 tahun 2016
16. peraturan bupati pringsewu nomor 44 tahun 2016
17. peraturan bupati pringsewu nomor 45 tahun 2016
18. peraturan bupati pringsewu nomor 46 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang kode etik pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
pelaksanaan tugas kedinasaan dan terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan administrasi dilingkungan pemerintah kabupaten pringsewu dipandang perlu menetapkan satuan biaya perjalanan dinas jabatan dalam dan luar negeri bagi penjabat negara, penjabat daerah/aparatur sipil negara/ non aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004
5.. undang-undang nomor 33 tahun 2004
6. undang-undang nomor 48 tahun 2008
7. undang-undang nomor 12 tahun 2011
8. undang-undang nomor 5 tahun 2014
9. undang-undang nomor 23 tahun 2014
10. undang-undang nomor 30 tahun 2014
11. peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000
12. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004
13. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
14. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
15. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
16. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017
17. peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010
18. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
19. peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2011
20. peraturan menteri keuangan nomor 113 tahun 2012
21. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
22. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
23. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang pedoman perjalanan dinas jabatan dalam dan luar negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 45 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DANTAR, DESA PERSIAPAN KALIREJO, DESA PERSIAPAN GRUJUNGAN BARU DAN DESA PERSIAPAN PUJIODADI DALAM WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 45 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pringsewu No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRATIE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan fungsi
pembentukan Peraturan Daerah, pengawasan dan
anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
UU No.48 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.70 Tahun 2015, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.62 Tahun 2017, PERDA No.5 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pringsewu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Kedudukan Protokoler, Keuangan Dan
Administratie Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Halaman 15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
