Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Peristilahan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun
2011 telah ditetapkan Penyelenggaraan Bangunan
dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
dinyatakan adanya perubahan beberapa ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 angka 3
mengenai perubahan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 dinyatakan bahwa
setiap bangunan gedung memiliki fungsi yang
dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
dinyatakan adanya perubahan beberapa ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 angka 1
mengenai perubahan ketentuan Pasal 141 huruf a
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan
bahwa Retribusi Perizinan Berusaha terkait
persetujuan bangunan gedung disebut Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 347 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten
harus menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
sejak Peraturan Pemerintah berlaku, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pelayanan Publik dinyatakan salah satu tujuan
pelayanan publik yaitu terwujudnya kepastian
hukum mengenai kewajiban, hak, kewenangan dan
tanggung jawab serta perlindungan terhadap
penyelenggara dan pelaksana dan masyarakat yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15
Tahun 2011, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018.
Materi pokok : Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian
peristilahan sebagai berikut: Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Bangunan dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, dibaca
dan dimaknai Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan, dibaca dan dimaknai Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun
2021 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun
2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun
2023;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 Tahun 2021sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
36 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2022 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
53 Tahun 2022;
Materi Pokok: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
Jumlah Halaman: 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mengurangi tingkat
pengangguran dan kemiskinan, Pemerintah Daerah
menyelenggarakan perluasan kesempatan kerja
yang menitikberatkan pada peran, partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat melalui
penyelenggaraan padat karya infrastruktur dalam
kegiatan pembangunan; bahwa untuk efektivitas dan kelancaran
pelaksanaan padat karya infrastruktur, perlu
disusun pedoman pelaksanaannya.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Nomor 8 Tahun 2018.
Materi Pokok: Prinsip, Jenis Kegiatan, dan Kriteria Padat Karya Infrastruktur, Pengajuan Proposal Kegiatan, Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Pendanaan, Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
Jumlah halaman: 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 56 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, pada urusan pemerintahan di bidang
kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah
kabupaten terdapat rumah sakit daerah
kabupaten sebagai unit organisasi bersifat
khusus serta pusat kesehatan masyarakat
sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang
memberikan layanan secara profesional;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, kedudukan Rumah Sakit Umum
Daerah Wates perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 13 Tahun 2015 ;7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2019;8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun
2020
Materi Pokok:Ketentuan Umum, Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Unit Non Struktural, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas pada RSUD Wates
Jumlah Halaman: 32 HLM, Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Wisata Desa
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan usaha
pengelolaan wisata desa oleh Badan Usaha
Milik Desa agar dapat menciptakan kontribusi
positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan
Pendapatan Asli Desa, perlu optimalisasi
pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal
desa;
b. bahwa agar pengembangan usaha pengelolaan
wisata desa sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, berjalan efektif dan efisien serta tepat
sasaran maka perlu pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa yang profesional dan akuntabel;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4
Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 11 Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18
Tahun 2015 ;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54
Tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70
Tahun 2018 ;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2019 ;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Mekanisme Dan tata Kelola, Jenis Dan Batasan Wisata Desa, Organisasi Pengelola Wisata Desa, Jenis Usaha Wisata Desa, Peran Berbagai Pihak, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
Jumlah Halaman: 20 HLM, Lampiran: 24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 57 Tahun 2011
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK – ORGANISASI – SUSUNAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2016/NO.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Agar dapat melaksanakan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016.
Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan; dan Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perlindungan Sosial, terdiri dari : Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial; dan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari : Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan Seksi Bina Kesejahteraan Sosial.
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari : Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender; dan Seksi Pemberdayaan Perempuan.
f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari : Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
30 HLM; -
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
