Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.024 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2014

Penyertaan Modal Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jasa Keuangan Mikro Binangun Wates

Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2021

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020

APBD

Abstrak

pertangungjawaban pelaksanaan apbd

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2021/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2020, bahwa laporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2020.
Materi pokok : Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2020

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Jumlah Halaman : 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2015

Perangkat Desa

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda Kulon Progo No. 3 Tahun 2015 ttg Perangkat Desa.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2012

Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dI Rumah Sakit Umum Daerah Wates

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit

Badan Layanan Umum Kesehatan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2014

Pedoman Bantuan Semen

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Bantuan Semen

Download :
Perbup Kulon Progo No.3 Tahun 2014 ttg Pedoman Bantuan Semen.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2013

Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.81 Tahun 2011 ttg Kualifikasi Jabatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 81 Tahun 2011 tentang Kualifikasi Jabatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2023

Standardisasi Honorarium Forum Penataan Ruang Daerah Dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah Tahun 2023

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
Perbup No 3 Tahun 2023.pdf

Abstrak

tata ruang

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2023/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Honorarium Forum Penataan Ruang Daerah Dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah Tahun 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif yang diselenggarakan dengan memadukan kepentingan yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, telah dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah; b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas Forum Penataan Ruang Daerah, perlu memberikan honorarium kepada anggota Forum Penataan Ruang Daerah dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Standardisasi Harga Barang dan Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Forum Penataan Ruang Dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah, Standardisasi Honorarium, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
Halaman: 6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2012

Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018

Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A Pada Pemerintah Daerah

Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 81 Tahun 2011 tentang Kualifikasi Jabatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah

Abstrak

KONTRAK - KUALIFIKASI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2018/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A Pada Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017
Materi Pokok: Nomenklatur Jabatan, Ikhtisar Jabatan, Pendidikan dan Kompetensi Teknis, Jumlah Pemegang Jabatan, Jenis Jabatan, Kualifikasi Jabatan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2011 tentang Kualifikasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2011 tentang Kualifikasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah
Jumlah Halaman: 7 HLM

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2010.