Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa reklame merupakan media promosi
barang dan/atau jasa yang bertujuan
komersial untuk mengenalkan suatu produk
dalam pemasangannya berkaitan dengan
estetika, kesesuaian dengan lingkungan dan
keselamatan umum yang dapat bermanfaat
bagi kesejahteraan masyarakat apabila
dikelola dengan baik;
b. bahwa reklame yang ada saat ini beragam
jenis dan ukurannya, beragam status
perizinannya serta terdapat reklame yang
menggunakan kontruksi sehingga apabila
tidak dikendalikan akan mengganggu
keindahan dan dapat membahayakan
masyarakat;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
51 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Penyelenggaraan Reklame belum mengatur
mekanisme pengawasan terintegrasi,
mekanisme penyusunan basis data reklame
terintegrasi, pengelolaan hasil
pembongkaran, mekanisme perizinan
terintegrasi, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dengan perkembangan
keadaan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ;
7. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo
Nomor 15 Tahun 2017.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Jenis-jenis Reklame, Perizinan, Penyelenggaraan Reklame, Dasar Pengenaan Pajak, Pengurangan , Keringanan dan Pembebasan Pajak, Tata Letak Reklame, Rancang Bangun Reklame, Persetujuan Bangunan Gedung Reklame, Data dan Informasi, Pengawasan, Penertiban dan Penegakan, Tata Cara Pembongkaran Reklame, Jaminan Uang Pembongkaran Reklame
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame
-
Halaman: 37 hlm, Lampiran: 15 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan penetapan
kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Kulon Progo telah dilakukan Analisis Jabatan;
b. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan
penataan kelembagaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, dan perencanaan pendidikan
dan pelatihan aparatur dibutuhkan penetapan
formasi dan uraian analisa jabatan pada
setiap jabatan untuk mewujudkan Pegawai
Negeri Sipil yang profesional, berdaya guna,
dan berhasil guna;
Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41
Tahun 2018 ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Jabatan; Ikhtisar Jabatan, Jabatan/Eselon, Rentang Golongan Ruang, Dan Syarat Pendidikan ; Diklat Struktural dan Diklat Teknis ; Jumlah Pemegang Jabatan; Kualifikasi Jabatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun
2016 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah
Daerah
Halaman: 9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 23 Tahun 2012
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 48 Tahun 2021 tentang Izin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Mencalonkan Diri Menjadi Lurah atau Mendaftarkan Diri Sebagai Pamong Kalurahan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa Atau Mendaftarkan Diri Sebagai Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015
Materi Pokok: PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa atau mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa wajib memperoleh Izin tertulis dari Bupati, PNS yang dapat mengajukan permohonan Izin harus memenuhi persyaratan, dan Prosedur Perizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran : 13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Desa Karangsari Dan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangsari dan Sendangsari Kecamatan Pengasih.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
Tahun 2016.
Materi pokok : Penentuan Batas Desa Karangsari dan Sendangsari untuk menciptakan tertib administrasipemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Karangsari dan Desa Sendangsari di Kecamatan Pengasih.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
Jumlah halaman : 6 HLM; Lampiran : 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penerapan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, maka terhadap Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 105 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Dinas Kesehatan perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2015 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Pada Dinas
Kesehatan
Halaman: 31 hlm, Lampiran: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan wibawa serta menunjukkan identitas bagi Kepala Desa dan Perangkat desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun tugas kedinasan lainnya, perlu pakaian dinas, bahwa berdasarkan perkembangan saat ini, regulasi yang mengatur pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2014.
Materi pokok :
Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari :
a. PDH, terdiri dari :
1. PDH warna khaki;
2. PDH kemeja putih; dan
3 . PDH batik.
b. PDU Kepala Desa; dan
c. Pakaian Tradisional
Pakaian Dinas tersebut mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 108 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Desa.
Jumlah halaman : 15 HLM; Lampiran : 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 23 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2009/NO.16 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Penilaian Angka Kredit Bagi Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, dan Perencana
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2009.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat