Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.183 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2014

Pencabutan Perda Kab.Kulon Progo No.5 Tahun 2010 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Kulon Progo No. 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....ta Catatan Sipil.pdf

rETRIBUSI

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2014/NO.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Perda Kab.Kulon Progo No.5 Tahun 2010 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pengurusan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu dihentikan pelaksanaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
Materi Pokok: MEncabut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
MEncabut: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
Jumlah Halaman: 5 HLM; Penjelasan: 2 halaman;

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 8 Tahun 2014

Perubahan Atas Perda Kab.Kulon Progo No.10 Tahun 2011 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Mengubah

PERDA Kab. Kulon Progo No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No.... Kekayaan Daerah.pdf

retribusi-pemakaian-kekayaan-daerah

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2014/NO.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Perda Kab.Kulon Progo No.10 Tahun 2011 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 telah ditetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; bahwa seiring perjalanan waktu terdapat evaluasi atas penggunaan kekayaan daerah, terdapat perubahan fungsi dan terjadi kerusakan atau ketidaklayakan terhadap beberapa objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan penyesuaian; bahwa selain karena hasil evaluasi atas penggunaan kekayaan daerah, terdapat perubahan fungsi dan terjadi kerusakan atau ketidaklayakan terhadap beberapa objek sebagaimana dimaksud dalam huruf b, karena perkembangan perekonomian yang berdampak pada peningkatan pembiayaan pembangunan, pemeliharaan dan pelayanan, sehingga tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
Dasar Hukum: ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
MEngubah: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Jumlah Halaman: 6 HLM; Penjelasan: 2 halaman; Lampiran: 14 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014

Perubahan Atas Perda Kab.Kulon Progo No.2 Tahun 2012 ttg Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Kab. Kulon Progo No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....ahun 2011 - 2016.pdf

RENCANA-PEMBANGUNAN-JANGKA-MENENGAH-DAERAH

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2014/NO.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Perda Kab.Kulon Progo No.2 Tahun 2012 ttg Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; bahwa dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah yang tidak sesuai terkait kemampuan keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan penguatan ekonomi lokal di daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 perlu ditinjau untuk disesuaikan;
Dasar Hukum: ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
MEngubah: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
Jumlah Halaman: 7 HLM; Penjelasan: 2 halaman;

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2014

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....un Anggaran 2013.pdf

pertanggungjawaban-apbd

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2014/NO.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2013; bahwa laporan keuangan dalam pertanggung- jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan;
Dasar Hukum: ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2013;
Materi Pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 11 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 2014

Kawasan Tanpa Rokok

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....asan Tanpa Rokok.pdf

Kawasan-Tanpa-Rokok

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2014/NO.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan; bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ebagai- mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; eraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013;
Materi Pokok: Penetapan Kawasan Tanpa Rokok; Larangan dan Pengendalian; Peran Serta MAsyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Wewenang dan Kewajiban; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 23 HLM, Penjelasan: 5 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 2014

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2022 tentang Pencabutan empat belas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Mencabut

PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....ral dan Batubara.pdf

PERTAMBANGAN-MINERAL-BATUBARA

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2014/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa usaha pertambangan merupakan salah satu upaya memanfaatkan potensi sumber daya alam yang menunjang pembangunan daerah; bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan pengaturan di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga dibutuhkan pengaturan kembali di bidang pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara agar dapat mendukung kegiatan usaha pertambangan di Daerah;
Dasar Hukum: ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012;
Materi Pokok: Kewenangan; Wilayah Pertambangan; Penggolongan dan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Izin Usaha Pertambangan; Pertambangan Rakyat; Penciutan dan Pengembalian WIUP; Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; Berakhirnya Izin Pertambangan; Usaha Jasa Pertambangan; Izin Penggunaan Bahan Peledak; Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar WIUP; Peningkatan Nilai Tambah mineral dan Batubara; KEgiatan Reklamasi dan Pasca Tambang Lahan Bekas tambang; Pendapatan Negara dan Daerah; Hubungan Pemegang IUO Dengan Pemegang Hak atas Tanah; Penutupan Usaha Pertambangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
MEncabut: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
Jumlah Halaman: 62 HLM, Penjelasan: 12 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2014

Penyertaan Modal Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jasa Keuangan Mikro Binangun Wates

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....o Binangun Wates.pdf

penyertaan-modal

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2014/NO.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jasa Keuangan Mikro Binangun Wates

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dengan berubahnya status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates, aset Desa Wates berupa Lembaga Keuangan Mikro Binangun Wates yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, perlu dipertegas pengelolaannya dengan mempertimbangkan aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan kekayaan daerah, melestarikan keberadaan, mempertahankan tujuan awal pendirian dan pengembangan usaha Lembaga Keuangan Mikro Binangun Wates, perlu mendirikan Perseroan Terbatas Jasa Keuangan Mikro Binangun Wates;
Dasar Hukum: ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Materi Pokok: Penyertaan Modal dan Modal Dasar; Sifat dan Tujuan; Pelaksanaan Pendidikan; Pembagian Laba;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 9 HLM, Penjelasan: 5 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2014

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2022 tentang Pencabutan empat belas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No.... Jasa Konstruksi.pdf

IZIN-USAHA-JASA-KONSTRUKSI

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2014/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai industri barang/jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum: ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007;
Materi Pokok: Usaha JAsa Konstruksi; IUJK; Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan; Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK; LAporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja PErangkat Daerah yang Membidangi Perizinan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
Jumlah Halaman: 32 HLM, Penjelasan: 5 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2014

Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Kulon Progo No. 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Download file:

Perda Kab Kulon Progo No....erintahan Daerah.pdf

PRODUK-HUKUM-PEMERINTAHAN-DAERAH

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2014/NO.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: 1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 1 TAHUN : 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga dalam pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur mengenai perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ruang Lingkup; MAksud dan Tujuan; Asas-Asas; Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum; Pembentukan Produk Hukum yang DIbentuk Oleh DPRD dan Bupati; Pembentukan Produk Hukum oleh Bupati; Pembentukan Produk Hukum oleh DPRD; Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi; Dokumentasi dan Sosialisasi; Ketentuan Lain-Lain;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 46 HLM, Penjelasan: 7 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 13 Tahun 2013

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....un Anggaran 2014.pdf

APBD

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2013/NO.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 November 2013;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009;
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 10 HLM.

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT