Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2014

Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ruang Lingkup; MAksud dan Tujuan; Asas-Asas; Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum; Pembentukan Produk Hukum yang DIbentuk Oleh DPRD dan Bupati; Pembentukan Produk Hukum oleh Bupati; Pembentukan Produk Hukum oleh DPRD; Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi; Dokumentasi dan Sosialisasi; Ketentuan Lain-Lain;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kulon Progo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Wates

Tanggal Penetapan

20 Januari 2014

Tanggal Pengundangan

10 Februari 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.1

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Bidang

Halaman ini telah diakses 1310 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab Kulon Progo No. 1 Tahun 2014 ttg Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

PRODUK-HUKUM-PEMERINTAHAN-DAERAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: 1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 1 TAHUN : 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga dalam pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur mengenai perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan; Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010; Materi Pokok: Ruang Lingkup; MAksud dan Tujuan; Asas-Asas; Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum; Pembentukan Produk Hukum yang DIbentuk Oleh DPRD dan Bupati; Pembentukan Produk Hukum oleh Bupati; Pembentukan Produk Hukum oleh DPRD; Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi; Dokumentasi dan Sosialisasi; Ketentuan Lain-Lain;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 46 HLM, Penjelasan: 7 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521