Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.176 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Abstrak

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda Kulon Progo No. 2 T...naga Kerja Asing.pdf

TKA - IZIN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dalam rangka memberikan pelayanan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu diatur penyelenggaraannya
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015
Penyelenggaraan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja yang bekerja di wilayah Daerah melalui program alih teknologi pelatihan oleh Tenaga Kerja Asing kepada Tenaga Kerja Indonesia sebagai kewajiban bagi pemberi kerja TKA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2016.
11 HLM; Penjelasan : 2 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 19 Tahun 2015

Penanggulangan Kemiskinan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda Kulon Progo No. 19 ...angan Kemiskinan.pdf

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2015

Peraturan Daerah (Perda) NO. 19, LD.2015/NO.19

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. Bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; b. Bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Daerah perlu disusun langkah yang strategis, komprehensif, efisien dan efektif serta terkoordinasi dan terpadu.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Hak dan Tanggung Jawab; Indikator Kemiskinan Lokal; Pendataan; Strategi Penanggulangan Kemiskinan; Bentuk dan Program Perlindungan; Bentuk dan Program Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga dengan Kategori Kemiskinan; Koordinasi dan Penanggulangan Kemiskinan; Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah; Pendampingan Penduduk dan Keluarga dengan Kategori Kemiskinan Oleh Aparatur Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi; Pembiayaan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 31 HLM; Penjelasan: 8 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 18 Tahun 2015

Pengelolaan Pendidikan Karakter

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Kulon Progo No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter

Download file:

Perda Kulon Progo No. 18 ...didikan Karakter.pdf

PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER

2015

Peraturan Daerah (Perda) NO. 18, LD.2015/NO.18

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. bahwa pembangunan pendidikan nasional di Daerah merupakan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas Daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; b. bahwa pengelolaan pendidikan di Daerah harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang bermutu dan tersedia merata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 1999.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nilai dan Proses Pendidikan Karakter; Strategi Pelaksanaan Pendidikan Karakter; Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Membangun Budaya Sekolah; Prioritas Pengembangan Nilai Karakter di Daerah; Hak dan Kewajiban; Penyediaan Sarana dan Prasarana; Pendanaan Pendidikan; Kerja Sama dan Kemitraan Pendidikan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 55 HLM; Penjelasan: 9 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 17 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kulon Progo No. 17 ...un Anggaran 2016.pdf

APBD – 2016

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2015/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajin mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016 yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2015.
13 HLM; Penjelasan : - Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 16 Tahun 2015

Produk Hukum Di Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda Kulon Progo No. 16 ...uk Hukum Di Desa.pdf

PRODUK HUKUM DI DESA

2015

Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD.2015/NO.16

Peraturan Daerah (Perda) tentang Produk Hukum Di Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu mengatur mengenai keberadaan dan materi muatan produk hukum di desa; b. Bahwa dengan telah ditetapkannya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014.
Materi Pokok: Materi Pokok: Ketentuan Umum; Asas Pembentukan; Ruang Lingkup; Peraturan Desa; Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa; Peraturan Kepala Desa; Produk Hukum BPD; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 26 HLM: Penjelasan: 8 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 15 Tahun 2015

Penetapan Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda Kulon Progo No. 15 ...g Penetapan Desa.pdf

PENETAPAN DESA

2015

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2015/NO.15

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penetapan Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015.
Materi Pokok: Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penetapan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 HLM; Penjelasan: 5 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 13 Tahun 2015

Urusan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda Kulon Progo No. 13 ...erintahan Daerah.pdf

Perda Kulon Progo No. 13 ...aerah (Lampiran).pdf

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2015

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2015/NO.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang Urusan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: Bahwa dalam rangka memberikan pedoman, agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terwujud, perlu melakukaninventarisasi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Urusan Pemerintahan; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Kerja Sama Wajib Urusan Pemerintahan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 12 HLM; Penjelasan: 4 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 12 Tahun 2015

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah Kesehatan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2022 tentang Pencabutan empat belas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Download file:

Perda Kulon Progo No. 12 ...Nyi Ageng Serang.pdf

PEMBENTUKAN-ORGANISASI-TATA KERJA-RSUD- NYI AGENG SERANG

2015

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2015/NO.12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. Bahwa persiapan pemenuhan sarana dan prasarana, peralatan dan sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang dalam masa transisi telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang; b. Bahwa dalam upaya optimalisasi dan akuntabilitas pengelolaan pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang dengan kelembagaan yang definitif.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Fungsi dan Tugas Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; Unit Non Struktural; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 10 HLM; Penjelasan: 4 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 11 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Download file:

Perda Kulon Progo No. 11 ...rja Dinas Daerah.pdf

PERUBAHAN-PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS DAERAH

2015

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2015/NO.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 telah ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010.
Materi Pokok: Ketentuan dalam Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Pasal 2 angka 6 (enam) dan Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 serta Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
Jumlah Halaman: 12 HLM; Penjelasan: 2 HLM; Lampiran: 2 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 10 Tahun 2015

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kulon Progo No. 10 ...un Anggaran 2014.pdf

pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd

2015

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2015/NO.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2014.
Materi Pokok: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 11 HLM.

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT