Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 19 Tahun 2015

Penanggulangan Kemiskinan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Hak dan Tanggung Jawab; Indikator Kemiskinan Lokal; Pendataan; Strategi Penanggulangan Kemiskinan; Bentuk dan Program Perlindungan; Bentuk dan Program Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga dengan Kategori Kemiskinan; Koordinasi dan Penanggulangan Kemiskinan; Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah; Pendampingan Penduduk dan Keluarga dengan Kategori Kemiskinan Oleh Aparatur Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi; Pembiayaan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kulon Progo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Wates

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.19

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Bidang

Halaman ini telah diakses 1319 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kulon Progo No. 19 Tahun 2015 ttg Penanggulangan Kemiskinan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2015/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: a. Bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; b. Bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Daerah perlu disusun langkah yang strategis, komprehensif, efisien dan efektif serta terkoordinasi dan terpadu. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010. Materi Pokok: Ketentuan Umum; Hak dan Tanggung Jawab; Indikator Kemiskinan Lokal; Pendataan; Strategi Penanggulangan Kemiskinan; Bentuk dan Program Perlindungan; Bentuk dan Program Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga dengan Kategori Kemiskinan; Koordinasi dan Penanggulangan Kemiskinan; Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah; Pendampingan Penduduk dan Keluarga dengan Kategori Kemiskinan Oleh Aparatur Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi; Pembiayaan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 31 HLM; Penjelasan: 8 HLM.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521