PERBUP Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penerbitan, Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup No 75 Tahun 2013 ttg Tata Cara Penerbitan, Penyampaian SPT Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan,
Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tata
cara penerbitan, penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan diatur dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan ini: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 2 Tahun 2013;
Materi Pokok: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; Surat Ketetapan pajak Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Jumlah Halaman: 20 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan Dan Pengendalian Instrastruktur Pasif Telekomunikasi
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan
bagian perwujudan pemenuhan hak dasar masyarakat
dalam berkomunikasi, memperoleh informasi dan
menyampaikan informasi guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan,
keselamatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan
serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya
pembinaan, pengawasan, penataan dan pengendalian
terhadap pembangunan infrastruktur pasif
telekomunikasi;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan dan
Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi
dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan
teknologi telekomunikasi dan kaidah tata ruang,
lingkungan dan estetika serta perkembangan peraturan
perundang-undangan sehingga Peraturan Daerah
dimaksud perlu dicabut dan diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan
Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penataan, Pengawasan Dan Pengendalian; Fasilitasi Infrastruktur Pasif; Jenis Dan Pembangunan Infrastruktur Pasif; Menara Bersama; Kewajiban; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian
Menara Bersama Telekomunikasi
Jumlah Halaman: 26 HLM, Penjelasan: 6 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa setiap warga masyarakat berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat;
b. bahwa dalam upaya memenuhi hak masyarakat
terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan dan permukiman yang layak dan
terpelihara, setiap prasarana, sarana, dan utilitas
umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang
harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
c. bahwa dalam rangka mengatur proses penyerahan
prasarana, sarana, dan utilitas umum yang
ditelantarkan serta pengembang tidak diketahui
keberadaannya, maka Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan
Permukiman perlu diubah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2021
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan
Permukiman diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.
Halaman: 8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kulonprogo No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pemungutannya dikaitkan dengan faktor pemanfaatan ruang, keamanan, kepentingan umum, dan pelayanan pengawasan dan pengendalian.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 .
Materi Pokok: Dalam rangka mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat terhadap pembangunan menara telekomunikasi, Pemerintah Daerah berupaya untuk melakukan pengendalian dari beberapa aspek yaitu tata ruang, keamanan, kepentingan umum, dan administrasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
Mengubah sebagian Peraturan Daerah (PERDA) No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Jumlah Halaman: 11 HLM; Penjelasan : 5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan
efektifitas dalam melakukan belanja Daerah,
perlu adanya standardisasi harga barang dan
jasa yang disesuaikan dengan kemampuan
keuangan Daerah;
b. bahwa Tim Standardisasi Harga Barang dan
Jasa telah menyusun standardisasi
berdasarkan harga barang dan jasa di pasaran;
Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
32/PMK.02/2018; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 5 Tahun 2009
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Halaman: 8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 38 Tahun 2019 telah ditetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal I angka 1
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 7 Tahun 2019, Dokumen
Perencanaan Tahun 2020 yang telah
ditetapkan sebelum Peraturan Daerah
dimaksud, harus menyesuaikan dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah dimaksud paling lambat
sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 ditetapkan, sehingga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor
101);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5659);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
Tahun 2019 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun
2007 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 7 Tahun 2019 ;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38
Tahun 2019;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019
Nomor 38), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
Peraturan Yang diubah: Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
Jumlah Halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72
Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2013 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf
b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
9 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Sistem Dan Prosedur; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Peraturan yang dicabut: 1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2013 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72
Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
Jumlah Halaman: 11 HLM, Lampiran: 485 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan
Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 .
Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.805.708.185.937,00
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
