KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2016/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 47 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis, kelompok jabatan fungsional, satuan pendidikan formal dan nonformal, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2012
penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013.
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2012/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2013
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah No. 31 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Perda No. 11 Tahun 2006; Perda No. 31 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DUNIA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, LD.2019/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaran kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan masyarakat yang salah satunya termasuk dunia usaha mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk beperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.19 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.13 Tahun 2011; PP No.47 Tahun 2012; Pereraturan Menteri Negara BUMN No.Per/05/MBU/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-07/MBU/2013; Permensos No.6 Tahun 2016;.
Dalam peraturan ini diatur tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha Dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial Tingkat Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Prinsip dan Tujuan, Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Organ Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha, Mekanismen Kerja, Program Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha, Tanggung Jawab dan Pelaporan, Pendanaan, serta PertanggungJawaban dan Pelaporan Keuangan,.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2018
BANTUAN SOSIAL - USAHA eKONOMI PRODUKTIF - KELUARGA MISKIN - PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2018/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Keluarga Miskin Program Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengatur tata cara pelaksanaan bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada keluarga miskin program penanggulangan kemiskinan di dinas sosial Kabupaten Gorontalo, agar bantuan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran, terarah dan terpadu.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959 ; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 14 tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Gorontalo No. 34 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo No. 5 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada keluarga miskin program penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati No 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Sumber Dana APBD TA 2017 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 20 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 32 Tahun 2017
Petunjuk Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan Penempatan & Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Wirausaha Baru Kelompok Pemuda Produktif, Tenaga Kerja Sukarela, Tenaga Pendamping & Pemagangan Pelatihan Keterampilan Serta Pengurangan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Dana APBD
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2017/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan Penempatan & Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Wirausaha Baru Kelompok Pemuda Produktif, Tenaga Kerja Sukarela, Tenaga Pendamping & Pemagangan Pelatihan Keterampilan Serta Pengurangan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Dana APBD
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk guna optimalisasi dan sinerginya pelaksanaan Program Ketenagakerjaan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Wirausaha Baru Kelompok Pemuda Produktif, Tenaga Kerja Sukarela, Tenaga Pendamping dan Pemagangan Pelatihan Keterampilan serta PPA-PKH Dana APBD.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kabupaten Gorontalo No. 11 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Wirausaha Baru Kelompok Pemuda Produktif, Tenaga Kerja Sukarela, Tenaga Pendamping dan Pemagangan Pelatihan Keterampilan serta Pengurangan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Dana APBD termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, serta azas dan prinsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
Terdiri dari 67 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2020
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2020/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan disiplin dan Penegakan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 2019 (covid-19)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1984; UU No.36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; Permendagri RI No. 80 Tahun 2015; Pergub Gorontalo No.41 Tahun 2020; Perbup Gorontalo No. 22 Tahun 2020; Perbup Gorontalo 23 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus DISEASE 2019 (COVID-19) termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sosialisasi dan pertisipasi, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020
Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2020/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 40 Tahun 2020; Perda Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 33 Tahun 2013
perubahan atas peraturan bupati gorontalo nomor 57 tahun 2011 tentang tambahan penghasilan bagi pegawai bagi negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten gorontalo.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2013/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Bupati Gorontalo No. 57 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 37 Tahun 2012; Perda No. 11 Tahun 2006; Perbup No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 4 Tahun 2007; Perbup No. 57 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 33 Tahun 2017
perubahan atas peraturan bupati No. 41 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja dinas pertanian
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2017/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menyesuaikan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketahanan PAngan RI No. 43/Permentan/OT.010/8/2016; Perda No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 33 Tahun 2021
PERBUP Kab. Gorontalo No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD 2021 (33)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 30 Tahun 1979, Permendagri No. 5 Tahun 2017, Perda No. 4 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, kelompok jabatan fungsional, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo ,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
