Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan
pengaturan kembali terhadap pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka yang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan penataan dan peninjauan Kembali terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Badan dimaksud, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 83 Tahun 2020.
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu meliputi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Serta Fungsi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
Perubahan Bupati Bangka Nomor 83 Tahun 2020.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.270.242.949.900,00 sehingga menjadi Rp1.427.901.272.737,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Bangka Meningkatkan Upaya Pelayanan Sosial Bersama.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial guna mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan suatu
gerakan secara terencana, terarah, terintegrasi dan berkelanjutan melalui Gerakan Bangka meningkatkan upaya. Untuk mempercepat penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah melalui kegiatan inovatif
lintas sektoral yang melibatkan dunia usaha dan masyarakat, perlu adanya pengaturan yang dijadikanpedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakatpelayanan sosial bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 24, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan Nasional dan Provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial, sehingga perlu mentapkan Peraturan Bupati, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Gerakan Bangka Meningkatkan Upaya Pelayanan Sosial Bersama yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Program Gerbang Mulya, Aplikasi dan Kerjasama Program Gerbang Mulya, Mekanisme Pelaksanaan Program Aplikasi Gerbang Mulya Mobile, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pangadaan Barang/Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Kepala Daerah dapat menindaklanjuti Peraturan Presiden tentang
Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel diperlukan suatu petunjuk teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.
PERBUP ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka yaitu meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Perencaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pengadaan Khusus, Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Pembentukan, Tugas, Fungsi, Kedudukan, Klasifikasi, Nomenklatur, dan Organisasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 65.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknik Dinas Kesehatan yaitu meliputi Ketentuan Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Prosedur Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD, Defisit Anggaran, Pemantauan Dan Evaluasi, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan guna pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, kinerja dan jenjang pangkat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 188 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, maka pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka diatur dalam Peraturan Bupati Bangka, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pola Karier, Pembinaan Dan Pola Perpindahan Jabatan, Penilaian Kompetensi Dan Kinerja, Pola Karier Dalam Jabatan, Pangkat, Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial Dan Pedoman Pemberian Santunan Kematian di Kabupaten Bangka Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa guna efektif dan efisiennya Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka dan dalam rangka tertib administrasi serta memberikan kepastian hukum dalam
pelayanan sosial pemberian santunan kematian kepada ahli waris yang anggota keluarganya mengalami musibah meninggal dunia, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial Dan Pedoman Pemberian Santunan
Kematian di Kabupaten Bangka Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Bupati Bangka Nomor 1A Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial Dan Pedoman Pemberian Santunan Kematian di Kabupaten Bangka Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Bantuan Sosial, Santunan Kematian, Pertanggungjawaban Penyaluran Santunan Kematian, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2022.
43
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Integrasi Pendidikan Anti Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Pada Kurikulum Satuan Pendidikan Di Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika pada peserta didik di Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bangka, perlu mengintegrasikan
Pendidikan Anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada kurikulum satuan pendidikan dasar, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
79 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
24 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun
2020, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 55 Tahun 2021.
PERBUP ini mengatur mengenai Integrasi Pendidikan Anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Pada Kurikulum Satuan Pendidikan Di Kabupaten Bangka yaitu meliputi Ketentuan Umum, Integrasi Pendidikan Anti Napza Pada Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar, Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 59.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Bangka Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019, Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 yaitu meliputi Ketentuan Umum, Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022, Sistematika Penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022, Materi Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022, Pelaksanaan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting.
ABSTRAK:
bahwa bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu
pengaturan pelaksanaaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangka sampai dengan tingkat desa. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan sumber daya manusia
yang berdaya saing maka perlu dilakukan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangka. Bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan secara holistik, integratif, dan kolaboratif dengan mengedepankan
sinergitas antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, Undang-Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur mengenai Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sasaran, Kegiatan, Strategi Pendekatan, Tanggung Jawab Dan Peran Pemerintah Daerah, Dukungan Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penurunan Stunting, Pembiayaan Dan Skema Insentif Daerah, Rencana Penurunan Stunting, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2022.
27
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat