Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

Menemukan 5 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA-5-2021-PERTANGGUNGJ...AAN APBD TA 2020.pdf

APBD

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 45/A

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Pe raturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Mengatur tentang Laporan Keuangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang meliputi: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL); f. Laporan Operasional; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
427 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN

Abstrak

Perekonomian

Download file:

PERDA-4-2021-EKONOMI KREA...AN KEWIRAUSAHAAN.pdf

perekonomian

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 44/D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang EKONOMI KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN

ABSTRAK:

a. bahwa Kota Mojokerto sebagai kota perdagangan, jasa dan bisnis memiliki potensi perekonomian yang perlu dioptimalisasikan menjadi produk unggulan yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b, Lampiran huruf Z Nomor 3 dan Nomor 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota Mojokerto berwenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; 4. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Mojokerto Tahun 2019-2034.
Peraturan daerah ini mengatur tentang: a. wewenang Pemerintah Daerah; b. Gugus Tugas Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan; c. Rencana Induk Ekonomi Kreatif; d. Kegiatan Usaha; e. Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan; f. kerjasama; g. pembinaan; h. penilaian dan penghargaan; i. partisipasi masyarakat; j. forum Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan; dan k. sistem informasi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
27 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN TOLERANSI, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download file:

PERDA-3-2021-PENYELENGGAR...UNGAN MASYARAKAT.pdf

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana - Standar/Pedoman

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 43/D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN TOLERANSI, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

a. bahwa kondisi kehidupan yang toleran, tenteram, tertib, aman dan nyaman, dalam suatu lingkungan sosial kemasyarakatan di Kota Mojokerto merupakan bentuk keharmonisan dan keselarasan hidup dalam bingkai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (e), Pasal 25 ayat (1) huruf c, Lampiran Huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, sekaligus menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dalam rangka mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.
mengatur tentang penyelenggaraan toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, yang meliputi: a. wewenang Pemerintah Daerah; b. forkopimda; c. kewaspadaan dini Pemerintah Daerah; d. pemetaan wilayah potensi ancaman, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat; e. penyelenggaraan toleransi;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
67 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Download file:

PERDA-2-2021-KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.pdf

Pemuda dan Olah Raga

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 42/D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota Mojokerto, sektor kepemudaan dan olahraga memegang peran penting dan strategis untuk mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, berprestasi dan bertanggungjawab serta mempunyai kualitas hidup secara jasmani dan rohani sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Mojokerto berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga; c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan dan mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga di Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; b. kepemudaan; c. keolahragaan; d. prasarana dan sarana; e. penghargaan; f. peran serta masyarakat; g. pembiayaan; dan h. pengawasan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
34 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENGELOLAAN SAMPAH

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

PERDA-1-2021-PENGELOLAAN SAMPAH.pdf

lingkungan hidup

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 41/D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat Kota Mojokerto untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, maka diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup; b. bahwa keberadaan sampah telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan/atau penanganan terhadap dampak negatif dari sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi lingkungan.
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga; 4. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan.
Mengatur tentang pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
41 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT