Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 185 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 36 Tahun 2019

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Peraturan-Bupati-Nomor-36-Tahun-2019 PINRANG.pdf

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2019/NO. 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

ABSTRAK:

Rencana Kerja Pemerintah Dacrah Tahun 2019 rnerupakan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan; untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrag Tahun 2014-2019, telah disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan untuk menindaklanjuti Program dan Kegiatan yang belum terakomodir’, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 perlu ditinjau kembali; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Puat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133) 10. Pearturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, TambahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darrah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RP.JPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025;
Rencana kerja pemerintah daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 34 Tahun 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Peraturan-Bupati-Nomor-34-Tahun-2019 PINRANG.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

ABSTRAK:

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 merupakan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil musrenbang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan rencana pernbangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Keia Pemerintah Daerah Tahun 2020;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Pemerinlah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105): 8. Peraturan Pemenntah Nomor 45 Tahun 2017 tentang antisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 10. Peraturan Pemeñntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomur 136); 12. Peraturan Daerah Provrnai Sutawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025;
1. Ketentuan Umum 2. Perencanaan 3. Kelembagaan 4. Ketentuan Peralihan 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2019

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PINRANG SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Peraturan-Bupati-Nomor-1-Tahun-2019.pdf

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PINRANG SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

berdasarkan Keputusan Bupati Pinrang Nomor 900/1/2019 tentang Kelompok Kemampuan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan ‘Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang berada pada tingkat sedang; Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dlmaksud pada hurul a, menjadi dasar penetapan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang; berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional, yang mengamanahkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRI) Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahuri 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomon 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomon 4286); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemenintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarribahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5034); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomon 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pcmerin(ah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tcntang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019.
1. Ketentuan Umum 2. Besaran Tunjangan 3. Pembayaran 4. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 36 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Pinrang Nomor 36 Tahun 2018.pdf

PE\IBENT\IIV,..'l l,:,it'l' ?£t.AKSA.'1;.\ n':K.."ll'S SATl.AN PE:.DIDIKA'I FORMAL ';EKOU..H DASAR '<EGER! PAOA [l'.',',S Pf:'>0!0\IU, DA:>! K£BLDAYMf>

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAK:

bah- "-"''-" t'nC'l•k•er.u.iJ &C"-enruan Pua.I \4 ��•! 1�, �r..nn 08.crah Kabu,>&1e1. P-.nran, ,omor 6 Tah�n 2010 ·•nt.o.nc Pcmben1w<MI «.r, Su.1..r;an P<f1lnl"•t Dao,ah � d..Jam � �lal<- t..p1 e,,rlu-.,1 Opcra!f\On.al po.da Om�• hn<'>d.tka,, .!.o&<' Kebudayaan ;,tl"u i:ne,, aplciin ""'"''urw, B .. po.:, wntanc f'ffnbenn • ..an llnn Po�,,. .... ,,,. Teknts SatU&J", P,:ndielllan F<>nnal Soo<ola."i DaNr '•�•n pacla 0,.,... Pct t1,�on da, �· uda,aae,·
ct t1,�on da, �· uda,aae,· ,h Tm1,1<ot ll di Sulawesi ll.nrll>o.ran \cpta. Rcpubu,t lnd=,:s.a Tahun 1959 r-,><n<iT 7•. T:omblhar. ta,, ,ti.ran 'l� Rq,ubl.• :ndonn.LJO N"mo, 1822), Undani·I.� ',o,:,..:,, l2 Tah'-'n 2011 con-a Pcmbcntukan Pc"'1..ran Penandan&·,..ndanpn 11..etni.tan l\epra RepubWt !ndorne ..... Tahun '2011 So,:nor 82 Tambalw..., Le"'i.tan Septa. Rtp1,1bt1k lndonr•ia Somo, 5234 l:nc!Ang·Ur.du.g Sum<>< 5 ·,>.hun llJI& tent.a,.,.,..,.., • ...,, S;p:l ',qp,.n. ...cmb&:In :-.cpn Repubhk lndone•·• T;ohun 201• '\omot b. Tam� l.crr.ba:In ,. • .,.,.., Rrpul>lilt lndonesi.w. N<>moc 5•9•, • .;nda.'ll·Cnd&r,& l>cmor :i3 Tllhun 2014 <<ntan& Pcir.enr.:.han �llh tl.cr:1t.cin '•p.n Repu.b.,lt -;i,:,nn,i�Jllhun 201� -..;omor 244 Tamb&han Lemt.cin Nq;t.-. R� h,4onn.,a :-.omor 5587: se�m,u,a icla.', d,,._bah bo;t,c,.-•p& kal.i te!"Ilth:r dmga:, Cnda:li 1:1",J.ill'lg 'i<1n;or 9 Tllhun 2015 tentan& Pcn...b&h•r Ked,..._ •ta� c-.1-u, � Somo, 13 Tat.1.n 2014 tcnan1 'frr.cr.n:al--"' )ae-.1 ...cmbatal\ ',cpa Rqn;bi,k ·•tnt Tv.c., 20:s \J·,o, � Tun:.t.han Lcraban.& ,epra lle,>..Ibbil lllQO-.tW, ·- ...- 56'"9); � &r11· N< =· ,·.-" i::n,; . ·.iu-.1 ' ,.�,r� .� ...._ , ... Tar,c..ti.. !.< .. ...- _. .. • a • bah- "-"''-" t'nC'l•k•er.u.iJ &C"-enruan Pua.I \4 ��•! 1�, �r..nn 08.crah Kabu,>&1e1. P-.nran, ,omor 6 Tah�n 2010 ·•nt.o.nc Pcmben1w<MI «.r, Su.1..r;an P<f1lnl"•t Dao,ah � d..Jam � �lal<- t..p1 e,,rlu-.,1 Opcra!f\On.al po.da Om�• hn<'>d.tka,, .!.o&<' Kebudayaan ;,tl"u i:ne,, aplciin ""'"''urw, B .. po.:, wntanc f'ffnbenn • ..an llnn Po�,,. .... ,,,. Teknts SatU&J", P,:ndielllan F<>nnal Soo<ola."i DaNr '•�•n pacla 0,.,... Pct t1,�on da, �· uda,aae,· ,
BAB 1 KETENTYUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
<OMOR wc TAHl:', 2018
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 15 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Pinrang Nomor 15 Tahun 2009.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAII DAERAII KABUPATEN PINR"ANG TAIIUN 2@9-2OT4

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOB tentang Tahapan, Tata Cara pen5rusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2OO9-2OL4; b. bahwa untuk pelaksanaan maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan suatu Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2OO9-2OL4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati pinrang.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 19s9 tentang pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor lS22); Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OOS tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesla Nomor a2861; undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 2. 3. 4. Undang - Undang Nomor 1O Tahun 2OO4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3891; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor tO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a+2l|' 6. undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 t entang pemerintdhan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44s7|sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2O0B tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8441; 7. undang - Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a438 ); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl; 9. undang-undang. Nomor 26 Tahun 2oor tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a725); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordina'si Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33231; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I4O, Tambahai;: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTS); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 200s tenti-,:;g pedoman I.::::51:aan I':;ga-;'asan Pcnl'clenggaraan l'-,iiierintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia "i,,i,hun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubii:: Indonesia Nomor a593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2r):)"i tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara i.rmeriritah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerini:,:i Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indo::.;sia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega: ,,, Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2oo8 tentari,g pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerar: {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4gl5); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2oo8 tenta:.; Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian, da:r Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LemL;:- ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2I,'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4gl7), 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 "i,,iiun 2oo7 tentang Pengesahan, pengundangan dan per:;i:};arluasan Peraturan Perundang-Undangan ; 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomr:,;. 10 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka l,,Ienengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO9 -2ei.," 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1o 'ri-:iiun 2oo3 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupateir pinrang Tahun 2006-2O16; 20. Peraturan Daerah Ifubupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor I Tahun 2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2OO9 - 2029.
BAB I KETEIYTUAN I'}IUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2009.
NOMOR 15 TAHUN 2009
317

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT