Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 15 Tahun 2009

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETEIYTUAN I'}IUM

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

05 November 2009

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

05 November 2009

Sumber

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

Halaman ini telah diakses 447 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pinrang Nomor 15 Tahun 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAII DAERAII KABUPATEN PINR"ANG TAIIUN 2@9-2OT4
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOB tentang Tahapan, Tata Cara pen5rusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2OO9-2OL4; b. bahwa untuk pelaksanaan maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan suatu Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2OO9-2OL4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati pinrang. 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 19s9 tentang pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor lS22); Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OOS tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesla Nomor a2861; undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 2. 3. 4. Undang - Undang Nomor 1O Tahun 2OO4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3891; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor tO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a+2l\|' 6. undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 t entang pemerintdhan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44s7\|sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2O0B tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8441; 7. undang - Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a438 ); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl; 9. undang-undang. Nomor 26 Tahun 2oor tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a725); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordina'si Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33231; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I4O, Tambahai;: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTS); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 200s tenti-,:;g pedoman I.::::51:aan I':;ga-;'asan Pcnl'clenggaraan l'-,iiierintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia "i,,i,hun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubii:: Indonesia Nomor a593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2r):)"i tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara i.rmeriritah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerini:,:i Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indo::.;sia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega: ,,, Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2oo8 tentari,g pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerar: {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4gl5); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2oo8 tenta:.; Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian, da:r Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LemL;:- ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2I,'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4gl7), 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 "i,,iiun 2oo7 tentang Pengesahan, pengundangan dan per:;i:};arluasan Peraturan Perundang-Undangan ; 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomr:,;. 10 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka l,,Ienengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO9 -2ei.," 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1o 'ri-:iiun 2oo3 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupateir pinrang Tahun 2006-2O16; 20. Peraturan Daerah Ifubupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor I Tahun 2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2OO9 - 2029. BAB I KETEIYTUAN I'}IUM
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2009. NOMOR 15 TAHUN 2009 317

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521