Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 185 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 46 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 46

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pase.I 343 ayat (IJ Peraturan Menteri dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Partjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Partjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tel.ah ditetapkan Pe:raturan Bupati Pinrang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; b, bahwa berdasarkan basil pengendalian dan Evaluasi yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada hurur a, perlu dttinjau kembali untuk dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbengan Sebagaimana c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
I. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang·Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10:I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang - Undang Nornor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Negara Republik lndoneaia Tahun 2007 nomor 33, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua ata.s Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemba.ran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55881 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tcntang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinknmisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembllngunan Nasional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 8. Peraturan Preeiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pemba.ngunan Jangka Mencngah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6056); 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10), eebagaima.na telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Se\atan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanguna.n Ja.ngka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Seiatan Tahun 2008·2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sula\loesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor I Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah ProvinS1 Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Ja.ngka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Se!atan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor l); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor I Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Ja.ngka Panjang Daerah (RPJPDJ Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor I), &ebagaJmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Renca.na Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembara.n Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 {Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah drubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 1) 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentuka.n dan Susunan Perangkat Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
PASAL I : Mengubah Lampiran Pcraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pcrengkat Deerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 19), sehingga. menjedi sebagaimana tercantum dalam larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
PERUBAHAN ATAS PERAlURAN BUPATI PINRANG NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 45 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2023.pdf

ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 45

Peraturan Bupati (Perbup) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

bahwa berdaaarkan Ketentuan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolah Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun Mengingat 1959 tentang Pcmbcntukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kcungan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolahan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenPinrang Tahun 2021 Nomor 5);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : ANALISIS STANDAR BELANJA BAB IV : PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 43 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

STANDAR HARGA SATUAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2023.pdf

STANDAR HARGA SATUAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 43

Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR HARGA SATUAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Pcraturan Pcmcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah perlu menctapkan Peratunm Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2024;
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan Oaerah Tinglrat II di Sulawesi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tcntang Penetape.n Peraturan Pemerintah Pengg.anti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Ncgani. dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disea.sc-2019 (Covid 19 dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tilhun 2020 Nomor 134, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6516}; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbcntukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tcntang Pcruba.han kcdua atas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tcntang Pcmbentuklln Peracuran Pcrundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik! Indonesia Nomor 6801);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjad..i Undang-Undang (Lembo.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322); 6. Peraturan Presid.en Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Bara.ng/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pcngada.an Barang/Jasa Pemerintah !Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : STANDAR HARGA SATUAN BARANG BAB III : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 42 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023.pdf

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 42

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan desa untuk dapat dilaksanakan eecara cfektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka perlu adanya pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah: b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan lnspektorat Daerah Kabupaten Pirue.ng;
I Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi [Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara yang bcrsih dan Bcbas dari Kolusi, Kuropsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) scbagaimana telah diubah bebcrapakali terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Ata.s Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tcntang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Nomor 197, Tambahan Lcmba.ran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6409); 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Kcuangan Negara [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang f\:meriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran negara Repub\ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 J tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga.n (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undnng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 7. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang - Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang f\:merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah d.iubah bebcrapa keli terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang f\:ne1apan pcraturan Pemenntah Penggantt Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja mcnjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tcntang Hubungan Keuangan Anta.ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 11. Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 12. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Pcraturan Pcmerintah Nomor 12 Ta.hun 2019 tcntang Pcngelolaan Keuangan Oacrah (Lcmbaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 6322); 14. Pcraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pcngawas Intern Pcmerintah; 15. Pcraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara d.an Refonnasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 ten tang Jabe.tan FungsionaJ Pcngawas Pcnyelenggaraan Urusan Pcmerintahan De.crab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530) sebaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor I Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsiona.l (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pcngawasan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530); 17. Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 ten1.ang Jabal.an F'ungsional Auditor (Berita Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1141 sebaimana 1elah diubah dengan Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor I Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republ.Jk Indonesia Tahun 2023 Nomor 541;( 18. Pcraturan Badan Pcngawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pcdoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17961; 19. 20. 21. Peraturan Daerah Kabupalen Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang {Lembaran Daerah Kabupe.ten Pmrang Tahun 2021 Nomor 5); Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 21);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V : PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI : PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGAWASAN BAB VIII : WAKTU PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX : HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI : PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAB XII : PEMBlAYAAN BAB XIII : STANDAR DAN KODE ETIK PENGAWASAN BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Pada aaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : Peraturan Bupati Pinrang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Bagi Pejabat dan Pegawai Ncgcri Sipil pada lnspektorat Kabupaten Pinrang (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 75) dinyataJcan dicabut dan tidak berlaku .
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2023.pdf

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 41

Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

ABSTRAK:

ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 104 ayat (2) Pcraturan Menteri dalam Ncgeri Nomor 86 Tahun 2017 tcntang Tata Cara Perencanaa.n, Pengcndalian Dan Eva1uasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Mengingat Rancangan Peraturan Dacrah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomo, 4700); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang Undangan (Lembe.ran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 433, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemeri.ntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mcnjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 6856), 6. Undang - Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan anatara Pemerintah Pusat den Pemerintah Oaerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Cipta Kerja mcnjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 6856), 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan den Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ten tang 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ten tang 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ten tang Partisipasi Masyarakat Dal am Partisipasi Masyarakat Dal am Partisipasi Masyarakat Dal am Penyelenggare.an Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggare.an Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggare.an Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembare.n Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10); 15. Peraturan Daerah Provins.i Sulawesi Se.Iatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan at.as Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor l Tahun 2021 tentang Perubahan ataa Peratura.n Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangk:a Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Da.erah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peratunm Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 - 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPO) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor l), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 - 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPO) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor l), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 - 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPO) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor l), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 t.ahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3); 3 t.ahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3); 3 t.ahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3); 19. Peraturan daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 19. Peraturan daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 19. Peraturan daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8) Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8) Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor l Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor I); scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor l Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor I); scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor l Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor I); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Pera.ngkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Pera.ngkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ptnrang Tahun 2020 Nomor 6);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA BAB IV : PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 40 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2023.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 40

Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat {2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupa.ten PinrangTahun 2024;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 1822; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahllil Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) aebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistern Keumgan untuk Penanganm Pandemi Corona Virus Disease 2019 {Covid-19) dm/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional clan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebega:imana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndoneaia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), seba.gaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Oaerah (Lemba.ran Negara. Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58881 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Ataa Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Pera.turan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkn:misa.si Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pertiaipasi Masyarakat Dalam Penyelengg.araan Pemelintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 11. Peraturan Preaiden Republik Indonesia Hornor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembanln Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2020 nomor 10); 12. Peraturan Menteli Oal;am Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Serita Negara Republik lndonesia4 Tahun 2022 Nomor 690);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : PERENCANAAN BAB IV : KELEMBAGAAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 39 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANJSASI, TUGAS DAN FUNGSJ SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANJSASI, TUGAS DAN FUNGSJ SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 39

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANJSASI, TUGAS DAN FUNGSJ SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ABSTRAK:

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugaa dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak aesuai lagi dengan perkembangan dinamika Pinrang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; penyelenggaraan pemenntahan daerah serta perkembangan peraturanperundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisaai, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisaai, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemenntah Pengg.a.nti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganb Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadt Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan etas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Siatem Kerja pada lnatanai Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, peraturan Bupati Pinrang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Togas dan F'ungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pobtik (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 38 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 38

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ABSTRAK:

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. bahwa Peraturan Bupati aebagaimana dimaksud pada hurur a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika penyclenggaraan pemcrintahan daerah aerta perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tcla.h ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakeud dala.m huruf a dan hurur b, pcrlu menetapkan Peraturan Bupe.ti tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Scrta Tata Kerja Sadan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemenntah Pengg.a.nti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganb Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadt Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan etas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Siatem Kerja pada lnatanai Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati Pinrang, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Orpnisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 37

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Oaerah; b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ,udah tidak sesuai Lagi dengan perkembangan dinarnika penyelenggaraan pemenntahan daerah aerta perkembangan peraturan perundang·undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sadan Pengelolaan Keuangan dan Pcndapat.an Oaerah, sehingga perlu diganti, c. bahwa berdasarlcan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemenntah Pengg.a.nti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganb Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadt Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan etas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Siatem Kerja pada lnatanai Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 36 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2023.pdf

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 36

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa Kedudukan, Susumm Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan, Peneliban dan Pengembangan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Suaunan Organisaai, Tugas dan Fungai Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati aebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak aeauai lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah sena perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungai Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, aehingga perlu diganti; c. ba.hwa bcrdaaarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud dalain huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemenntah Pengg.a.nti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganb Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadt Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan etas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Siatem Kerja pada lnatanai Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). Penyederhanaan Birokra.si (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupan ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT