Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 33 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 94 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 94...UN ANGGARAN 2024.pdf

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 94, PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR 94

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); 9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 36);
PASAL 1 : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:A. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. PASAL 2 : Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 PASAL 3 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
28

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 93 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Dana Desa

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 93...UN ANGGARAN 2023.pdf

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 93, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 93

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BAB III : PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BAB IV : MONITORING DAN PENGAWASAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 88 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 91 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 91...EMERINTAH DAERAH.pdf

SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 91, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 91

Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan informasi pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengembangkan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Pemerintah Daerah; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penerapan fungsi layanan pengaduan secara elektronik meliputi pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 182); 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543); 9. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5); 10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 57);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEWAJIBAN DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB III : PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA SIPENGAJA BAB IV : TANGGUNGJAWAB DAN HAK/WEWENANG PENGELOLA SIPENGAJA BAB V : PENGADUAN BAB VI : PENDANAAN BAB VII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB VIII : PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 90 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 90...UN ANGGARAN 2023.pdf

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 90, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 90

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 8. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 7);
PASAL 1 : Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: - Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. PASAL 2 : APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. PASAL 3 : Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rpl.239.130.443.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) PASAL 4 : Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp53.084.000.000,00 (lima puluh tiga miliar delapan puluh empatjuta rupiah). PASAL 5 : Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) direncanakan sebesar Rp53.084.000.000,00 (lima puluh tiga miliar delapan puluh empatjuta rupiah) PASAL 6 : Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rpl2.878.584.000,00 (Dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh em pat ribu rupiah) PASAL 7 : Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp951.129.000,00(sembilan ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh sem bilan ribu rupiah), PASAL 8 : Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp,2.502.000.000,00 (Dua miliar lima ratus dua juta rupiah) PASAL 9 : Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah). PASAL 10 : Anggaran Lain-lain PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp103.100.084.000,00 (seratus tiga miliar seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah). PASAL 11 : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp977.058.920.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) PASAL 12 : Dana Transfer Umum-DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp662.378.924.000,00 (Enam ratus enam puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) PASAL 13 : Dana transfer khusus-DAK fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp71.844.966.000,00 (Tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) PASAL 14 : Dana Transfer Khusus- DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp167.800.012.000,00, (seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus juta dua belas ribu rupiah) PASAL 15 : Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol). PASAL 16 : Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, direncanakan sebesar Rp79.579.000.000,00 (Tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) PASAL 17 : Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.429.855.000,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). PASAL 18 : Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.429.855.000,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), PASAL 19 : Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp948.542.580.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) PASAL 20 : Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.766.0l l.329,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sebelas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
24

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 88 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 88... DINAS KESEHATAN.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 88, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 88

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf d angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penyesuian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisiasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor ..);
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 84 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 84...HATAN MASYARAKAT.pdf

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 84, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 84

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Mayarakat;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D\aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : JENIS DAN KOMPONEN TARIF LAYANAN KESEHATAN BAB III : PENGELOLAAN PENDAPATAN BLUD UPT PUSKESMAS BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 82 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

SISTEM KERJA

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 82...NG SISTEM KERJA.pdf

SISTEM KERJA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 82, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 82

Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM KERJA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tata keioia pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja; b. bahwa sistem kerja digunakan sebagai instrument bagi Pegawai Aparatur SipiI Negara dalam meiaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada perangkat daerah seteiah penyederhanaan birokrasi; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang sistem kerja.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6856) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Pera tu ran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 6. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur sipil Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 61);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : SISTEM KERJA BAB III : MEKANISME KERJA BAB IV : PROSES BISNIS BAB V : TRANSFORMASI MANAJEMEN BAB VI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
ketentuan mengenai peran koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Sidenreng Rappang tentang Kelompok Togas Sub Substansi dan Nomenklatur Sub Koodinator Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator terdiri dari: a. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 153/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Sekretariat Daerah; b. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 154/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Sekretariat DPRD; c. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 155/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; d. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 156/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; e. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 157 /1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; f. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 158/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Dinas Sosial; g. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 159/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; h. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 160/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 1. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 161/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; j. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 162/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Perdagangan dan Perindustrian; k. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 163/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Komunikasi dan lnformatika; 1. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 164/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat; m. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 165/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; n. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 166/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan; o. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 167 /1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Peternakan dan Perikanan; p. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 168/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; q. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 169/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; r. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 170/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Lingkungan Hidup; s. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 171/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah t. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 172/I/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; u. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 173/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; v. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 174/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Sadan Penanggulangan Bencana Daerah; w. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 175/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perangkat Daerah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat tanggal 31 Desember 2023
59

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 57 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 57...UN ANGGARAN 2023.pdf

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 57

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atauDalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambaghan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tenntang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan ANggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembnaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334); 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun ANggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335); 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana BAgi Hasil Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1367); 18. Peraturan Gubernur Nomor 611/III/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sideng Rappang Tahun 2022 Nomor 86); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023,Nomor 2);
PASAL 1 : Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : PASAL 2 : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 PASAL 3 : Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia dan/ atau tidak tercukupi anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu PASAL 4 : Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PASAL 5 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BILOKKA

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 54...SYARAKAT BILOKKA.pdf

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BILOKKA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 54

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BILOKKA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bilokka
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 54); 10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 55);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEBIJAKAN AKUNTANSI BAB III : SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BAB IV : PELAPORAN KEUANGAN BAB V : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
76

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENETAPAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN BERDASARKAN KINERJA DAN KEWILAYAHAN

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 45... DAN KEWILAYAHAN.pdf

PEDOMAN PENETAPAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN BERDASARKAN KINERJA DAN KEWILAYAHAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 45

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENETAPAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN BERDASARKAN KINERJA DAN KEWILAYAHAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Strategi Pembangunan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, untuk mewujudkan keadilan pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; b. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disusun ketentuan yang mengatur suatu sistem perencanaan untuk dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dan dalam rangka penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan pada lingkup kecamatan; c. bahwa untuk meningkatkan minat, semangat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Kecamatan Berdasarkan Kinerja dan Kewilayahan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 20182023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71); 10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENGELOLAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN BAB III : PENGGUNAAN ALOKASI PAKANJAKI BAB IV : KETENTUAN PERALIHAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2023.
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT