Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 328 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BID.ANG PERJZINAN KEPADA KEPALA DJNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP-NO.-1-THN-2017-TTG...MODAN-DAN-PTSP-K.pdf

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BID.ANG PERJZINAN KEPADA KEPALA DJNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BID.ANG PERJZINAN KEPADA KEPALA DJNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perubahan bentuk kelembagaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu meninjau Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nornor 24 tentang Pendelegasiaan Kewenangan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 untuk selanjutnya diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nornor 2.5 Tahun 2009 t.errt.arrg Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran NegaraJ Republik Indonesia Nomor 5679); . I 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedornan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sat.u Pintu; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah; 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tcntang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
BABI KETENTUAN UMUM BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BAB JU PEMBIAYAAN BABIV PELAPORAN BABV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
NOMOR 1 TAHUN 2017
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17a Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 17.a Tahun 2016.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NC MOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN D!UiA DESA SETIAP DESA LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17a, BD.2016/NO.17a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

F.I. bahwa sehubungan dengai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016, maka dipandang perlu men inja u Peratu rnn Bupat. Nornor 7 Tahun 2016 untuk kernudian dilakukan pcrubahan; b. bahwa berdasarkan pertirn »angan sebagaimana dimaksud pada h uruf a, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nornor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pernbagian dan Penetapan Rincian Dana Dcsa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahuri Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik hdonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu sat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara �epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemiaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nemer f� Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. lJndan5-Uncl,rng Nornor 23 Tahun 2014 ten ta ng Pernerintahan Daerah (Leroi .aran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24-4, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor :5587) sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dcr.gan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi Nornor 5679); 5. Peraturan Pemerintah No nor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undr.ng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 123, Tambahan Lcmoaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimanz. telah diubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 201::; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 .7); 6. Peraruran Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Hcraurnber Dari Anggar. .n Pcndapatan Dan Belanja Negara (Lernlmran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tam huhan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), scb.u-nimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peruturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2016 (Lernbaran Negara Rep11l -lik Indonesia Tahun 20:16 Nomcr 57, Tambahan Lernbaran Neg:,, , Republik Indonesia Nornor 5864); 7. Per: i uran Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tent.111g Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Negara Republik lnd .. ,n::;ia Tahun 2014 Norno · 2093); 8. Peru ur-an Menteri Desa, Perr bangunan Daerah Tertinggal dan Tran smigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prior .as Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Rep..Llik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 9. Pe 1: 1 • 11 ran Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 ten tang Tat.. Cara Pengalokasian, Pcnyaluran, Penggunaan, Pen . .uu auan dan Evaluasi Dana Deaa (Bcrit.a Negara Republik lndom-sia Tahun 2016 Nornor 478); I 0. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nornor 7 Tah'un 2016 tentang Tata Cara Pembs.gian , Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Pnppang.
P:u;al I Paual I Pasal 3 Pasal 5 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pa.sal 19 Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2016.
NOMOR J)·aTAHUll. 2016
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 65 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN KOORDINASI ASISTEN

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 65 Tahun 2016.pdf

KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN KOORDINASI ASISTEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2016/NO.65

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN KOORDINASI ASISTEN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sink.ronisasi di.a.ntara para pimpinan unit satuan kerja perangkat daerah, pimpinan Instansi vertikal dan pimpinan Lembaga yang menangani bidang tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat berjalan Iancar, berdaya guria, dan berhasil guna; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menet.apkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Pelaksanaan Koordinasi Asisten;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Tl di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbarari Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaranv Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 5. Undang-Undang Nom01· 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraruran Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tah un 2016 Nomor 15);
1. KETENTUAN UMUM 2. KEDUDUKAN 3. TATA KERJA 4. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 64 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 64 Tahun 2016.pdf

pEMBENTUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2016/NO.64

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati.
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diuhah beberapa kali, tcr:,ikhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.../ Nomor 5601); 6 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15);
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
NOMOR 64 TAHUN 2016
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 63 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAi.AN TUGAS DAN TATA KERJA SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2016/NO.63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang rnaka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberitukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, -terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerinrahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi . Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887J; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidcnrcng Rappang Tahun 2016 Nomor 15);
1. KETENTUAN UMUM 2. SUSUNAN ORGANISASI 3. KEDUDUKAN 4. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS 5. TATA KERJA 6. KETENTUAN LAIN-LAIN 7. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 62 Tahun 2016.pdf

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2016/NO.62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut keterituan Pasal '2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidilrnn dan Kcbudaya.a. n Republik Indonesia Nornor 4 Tahun 2016 rentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonlormal Sejcnis, maka pcrlu mcmbcnluk Peraturan Bupari tentang Alih Fungsi Sanggar Kcgiatan Belajar Menjadi Satua n Pendidikan Nonformal Sejenis:
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun : 959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistcrn Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1301); 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagairnana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturun Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun '.2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 23, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tnhun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 I Tuhun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukun, Tugas Pokok Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 41);
1. KETENTUAN UMUM 2. ALIH FUNGSI, TUGAS dan FUNGSI 3. SUSUNAN ORGANISASI 4. TATA KERJA 5. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 61 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 61 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANJSASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAlAN TUGAS DAN TATA KERJA KELURAHAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2016/NO.61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.
L Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587i sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 t.entang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara 2004 Nomor 292, Republik Indonesia 5. Undang-Undang Nomor 30 Administrasi Pemerin tahan Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nornor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1.5 Tahun 2016 tentang Pemberrtukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang [Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15);
BABI KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISAS BAB III KEDUDUKAN BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BAB IV TATAKERJA BABV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
NOMOR 6.1 TAHUN 2016
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TOGAS POKO􅑸 FUNGSI, URAlAN TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 60 Tahun 2016.pdf

struktur organisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2016/NO.60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TOGAS POKO􅑸 FUNGSI, URAlAN TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat lI di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perobentukan Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'1 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas: a. Cam.at; b. Sekretariat; 1. Sub Bagian Perencariaan dan Keuanga:n 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Pembangunan e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat f. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat g. Seksi Pelayanan Umum h. Kelompok .Jabatan Fungsional

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
19 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 059 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2016/NO.59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ABSTRAK:

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
l. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ' 'I • ' ! ..' . Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara 2004 Nomor 292, Republik Indonesia 5. Undang- Undang Nomor 30 Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia 1'ahun Tarnbahan Lembaran Negara Norn or 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Su sunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lernbaran Daerah Kabupaten Sidenrcng Rappang Tahu' n 2016 Nomor 15);
BABI KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB IJI KEDUDUKAN BAB IV TOGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BABIV TATAKERJA BABV KETENTUAN LAIN-LAIN VI KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
NOMOR 5'TAHUN 2016
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 57 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 57 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAJAN TOGAS DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2016/NO.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perat.uran Daerah.Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil .Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Urrdarig-Uridemg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Menetapkan 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ); 6. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Peraturan Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15);
BABI KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANJSASI BAB Ill KEDUDUKAN BAB IV TOGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TOGAS BABV TATAKERJA BAB VI KETENTUAN LAIN_LAIN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
NOMOR 57 TAHUN 2016
30

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT