Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BID.ANG PERJZINAN KEPADA KEPALA DJNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BABI KETENTUAN UMUM BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BAB JU PEMBIAYAAN BABIV PELAPORAN BABV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BID.ANG PERJZINAN KEPADA KEPALA DJNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pangkajene Sidenreng

Tanggal Penetapan

04 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2017

Tanggal Berlaku

04 Januari 2017

Sumber

BD.2017/No.1

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang

Halaman ini telah diakses 417 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO.-1-THN-2017-TTG-PENDELEGASIAN-KEWENANGAN-DI-BIDANG-PERIZINAN-KEPADA-KEPALA-DINAS-PENANAMAN-MODAN-DAN-PTSP-K.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BID.ANG PERJZINAN KEPADA KEPALA DJNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BID.ANG PERJZINAN KEPADA KEPALA DJNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
ABSTRAK:	a. bahwa sehubungan dengan perubahan bentuk kelembagaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu meninjau Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nornor 24 tentang Pendelegasiaan Kewenangan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 untuk selanjutnya diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nornor 2.5 Tahun 2009 t.errt.arrg Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran NegaraJ Republik Indonesia Nomor 5679); . I 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedornan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sat.u Pintu; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah; 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tcntang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51); BABI KETENTUAN UMUM BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BAB JU PEMBIAYAAN BABIV PELAPORAN BABV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017. NOMOR 1 TAHUN 2017 5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BID.ANG PERJZINAN KEPADA KEPALA DJNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT