Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 328 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 82 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

SISTEM KERJA

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 82...NG SISTEM KERJA.pdf

SISTEM KERJA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 82, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 82

Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM KERJA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tata keioia pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja; b. bahwa sistem kerja digunakan sebagai instrument bagi Pegawai Aparatur SipiI Negara dalam meiaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada perangkat daerah seteiah penyederhanaan birokrasi; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang sistem kerja.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6856) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Pera tu ran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 6. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur sipil Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 61);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : SISTEM KERJA BAB III : MEKANISME KERJA BAB IV : PROSES BISNIS BAB V : TRANSFORMASI MANAJEMEN BAB VI : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
ketentuan mengenai peran koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Sidenreng Rappang tentang Kelompok Togas Sub Substansi dan Nomenklatur Sub Koodinator Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator terdiri dari: a. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 153/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Sekretariat Daerah; b. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 154/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Sekretariat DPRD; c. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 155/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; d. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 156/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; e. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 157 /1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; f. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 158/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Dinas Sosial; g. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 159/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; h. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 160/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 1. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 161/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; j. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 162/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Perdagangan dan Perindustrian; k. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 163/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Komunikasi dan lnformatika; 1. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 164/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat; m. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 165/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; n. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 166/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan; o. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 167 /1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Peternakan dan Perikanan; p. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 168/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; q. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 169/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; r. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 170/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Dinas Lingkungan Hidup; s. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 171/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah t. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 172/I/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; u. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 173/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; v. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 174/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Togas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Sadan Penanggulangan Bencana Daerah; w. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 175/1/2022 tentang Nomenklatur Sub Koordinator dan Tugas Sub Substansi Untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perangkat Daerah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat tanggal 31 Desember 2023
59

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 57 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 57...UN ANGGARAN 2023.pdf

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 57

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atauDalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambaghan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tenntang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan ANggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembnaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334); 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun ANggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335); 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana BAgi Hasil Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1367); 18. Peraturan Gubernur Nomor 611/III/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sideng Rappang Tahun 2022 Nomor 86); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023,Nomor 2);
PASAL 1 : Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : PASAL 2 : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 PASAL 3 : Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia dan/ atau tidak tercukupi anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu PASAL 4 : Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PASAL 5 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BILOKKA

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 54...SYARAKAT BILOKKA.pdf

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BILOKKA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 54

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BILOKKA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bilokka
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 54); 10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 55);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEBIJAKAN AKUNTANSI BAB III : SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BAB IV : PELAPORAN KEUANGAN BAB V : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
76

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENETAPAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN BERDASARKAN KINERJA DAN KEWILAYAHAN

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 45... DAN KEWILAYAHAN.pdf

PEDOMAN PENETAPAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN BERDASARKAN KINERJA DAN KEWILAYAHAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 45

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENETAPAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN BERDASARKAN KINERJA DAN KEWILAYAHAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Strategi Pembangunan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, untuk mewujudkan keadilan pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; b. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disusun ketentuan yang mengatur suatu sistem perencanaan untuk dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dan dalam rangka penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan pada lingkup kecamatan; c. bahwa untuk meningkatkan minat, semangat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Kecamatan Berdasarkan Kinerja dan Kewilayahan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 20182023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71); 10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENGELOLAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN BAB III : PENGGUNAAN ALOKASI PAKANJAKI BAB IV : KETENTUAN PERALIHAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2023.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 44 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 44...MISKINAN TERPADU.pdf

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 44

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

ABSTRAK:

a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensi dan multi sektor yang memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh; b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah, perlu dibentuk Sistem Informasi Pengentasan Kemiskinan Terpadu yang terintegrasi dengan seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 3); 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Penaggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 4); 9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 20242026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAB III : PENDATAAN DAN PENETAPAN WARGA MISKIN BAB IV : PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2023.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

APBD

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 42...UN ANGGARAN 2022.pdf

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 42

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda tentang Lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menjabarkan lebih lanjut Peraturan Daerah tersebut dalam Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
PASAL 1 : Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas: PASAL 2 : Pasal 1 tercantum dalam lampiran I (satu) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PASAL 3 : 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. PASAL 4 : Pasal 3 tercantum dalam sub lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PASAL 5 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 40...PPANG TAHUN 2024.pdf

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 40

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rancangan awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; c. bahwa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan adanya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 3Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314); 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 3Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314); 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RencanaPembangunan 3Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314); 12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71); 15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 31); 16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13); 17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 30); 18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 30);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : ISI DAN URAIAN BAB IV : KETENTUAN DAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 39...UN ANGGARAN 2024.pdf

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 39

Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 54);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KETENTUAN SHS BAB III : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2023.
76

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 38 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PELAKSANAAN UJI COBA DAN PENILAIAN INOVASI DAERAH

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 38...N INOVASI DAERAH.pdf

PELAKSANAAN UJI COBA DAN PENILAIAN INOVASI DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 28

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAKSANAAN UJI COBA DAN PENILAIAN INOVASI DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang, diperlukan sebuah upaya yang dapat memacu setiap perangkat daerah untuk menghasilkan inovasi daerah pada setiap tahun; b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan inisiatif Inovasi Daerah dan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah, diperlukan tim klinik inovasi dan perencanaan pembangunan daerah yang aktif melakukan pendampingan Inovasi Daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Uji Coba dan Penilaian Inovasi Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, Nomor 8);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : SATU INOVASI SATU PD BAB III : UJI COBA INOVASI DAERAH BAB IV : PENILAIAN INOVASI DAERAH BAB V : PENERAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII : INFORMASI INOVASI DAERAH BAB VIII : PENDANAAN BAB IX : SANKSI ADMINISTRATIF BAB X : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PROGRAM PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KELILING SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 37...DAN TERINTEGRASI.pdf

PROGRAM PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KELILING SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 37

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PROGRAM PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KELILING SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melakukan inovasi terhadap pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online dan Terintegrasi; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Program Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling Secara Online dan Terintegrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keliling Secara Online dan Terintegrasi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 47);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : SASARAN, OBJEK DAN PERSYARATAN BAB III : PESIAPAN PELAYANAN BAB IV : MEKANISME PELAYANAN BAB V : PEMBIAYAAN BAB VI : PENGADUAN MASYARAKAT BAB VII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023.
12

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT