Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif dan sesuai kriteria menurut ketentuan yang berlaku; bahwa tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tidak sesuai dengan perkembangan dan beban kerja yang ada sehingga perlu diganti; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, diubah Permendagri No.21 Tahun 2011.
Ketentuan Umum; Tambahan Penghasilan; Tata Cara Pembayaran; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Penjelasan sebanyak 13 (tiga belas) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa maka harus melalui mekanisme pengelolaan yang tertib sesuai dengan ketentuan berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.43 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2015, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permen Keu No. 50/PMK.07/2017, Perbup Kubu Raya No.74 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Penjelasan sebanyak 17 (tujuh belas) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, masih terdapat ketidakadilan gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.15 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; tanggung jawab; perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran; kerjasama; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pengendalian dan pengawasan; penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia khususnya perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan pelayanan yang memadai; bahwa agar perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana, perlu keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak melalui Pusa Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
UU No.23 Tahun 2002, UU No.35 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.9 Tahun 2015, Permen Negara Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No.1 Tahun 2010, Perda Kabupaten Kubu Raya No.1 Tahun 2016, Perda Kabupaten Kubu Raya No.9 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Pembentukan dan Kedudukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi; Uraian Tugas dan Fungsi; Kepengurusan; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
9 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa melalui dana yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, maka perlu diatur mengenai tata cara pengalokasian, penetapan dan penyaluran agar terlaksana ecara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, Perbup No.9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa; Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Mekanisme Penyaluran; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2018
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 9 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN, LABORATORIUM DAN PENGOLAHAN ASPAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pemeliharaan jalan dan jembatan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.6 Tahun 2016, Perbup No.59 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan; Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Wialayah Kerja; Tata Kerja Dan Pelaporan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
7 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2018/NO.8, LL Kab. Kubu Raya : 44 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan pendapatan dan belanja berdasarkan pengajuan satuan kerja perangkat daerah dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa menurut kabupaten /kota. Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018
UU No 35 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No 13 Tahun 2017, Perbup No 61 Tahun 2017
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 dalam 3 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
5 halaman dan 39 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 (tahun kelima), disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Tingkat Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.8 Tahun 2008, Per Presididen No.2 Tahun 2014, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda No.16 Tahun 2009, Perda No.1 Tahun 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, serta perkembangan perubahan Peraturan Perundangan Undangan terkait perizinan dan non perizinan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 25 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.27 Tahun 2009, Peraturan Kepala BKPM No.15 Tahun 2015, Perbup No.48 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 2 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekolah menengah Kejuruan Negeri 1 Sungai Kakap Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pendidikan Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan bidang pembinaan sekolah menengah atas merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sehingga perlu mencabut Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organsiasi dan Tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan negeri 1 Sungai Kakap sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja sekolah menengah kejuruan negeri 1 sungai kakap sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
pencabutan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja sekolah menengah kejuruan negeri 1 sungai kakap sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
2 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
