Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2018/NO.8, LL Kab. Kubu Raya : 44 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan pendapatan dan belanja berdasarkan pengajuan satuan kerja perangkat daerah dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa menurut kabupaten /kota. Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018
UU No 35 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No 13 Tahun 2017, Perbup No 61 Tahun 2017
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 dalam 3 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
5 halaman dan 39 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 14 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Peraturan Daerah ini adalah : UU No.8 Tahun 1974; UU No.17 Tahu 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.16 Tahun 2006; UU No.24 Tahun 2007; UU No.35 Tahun 2007; PP No.9 Tahun 2003; PP No.73 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008; Permendagri No.64 Tahun 2007; Permendagri No.20 Tahun 2008; Permendagri No.46 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Susunan Organisasi Perangkat Daerah; Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah; Dinas Daerah; Lembaga Teknis Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Staf Ahli; Kecamatan; Kelurahan; Kelompok Jabatan Fungsional; Eselonering, Pengangkatan dan Pemberhentian; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Aturan Peralihan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2009.
Perbup ini memiliki 51 halaman dan 43 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu dilakukan penetapan jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, PP No.58 Tahun 2005, PP No.7 Tahun 1977, PP No.16 Tahun 1994, PP No.97 Tahun 2000, PP No.99 Tahun 2000, PP No.101 Tahun 2000, PP No.9 Tahun 2003, Kepres No,87 Tahun 1999, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Tugas, Jabatan Fungsional, Penetapan Angka Kredit, Pengangkatan Dan Pembinaan, Tunjangan Jabatan Fungsional dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2011.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 24 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah secara efisien, efektif dan akuntabel, diperlukan adanya pengaturan khusus mengenai penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pelaksanaan Penghapusan Bmd Pada Pengelola Barang, Pelaksanaan Penghapusan Bmd Pada Pengguna Barang, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2015.
16 Halaman Peraturan dan 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
bahwa Pemerinta.h melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan bahwa pada tahun 2019 Indonesia bisa mencapai 100% akses (universal access) air minum dan sanitasi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;
Ketentuan umum; Peran dan Fungsi; Pelaksanaan; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2015.
7 halaman peraturan dan 72 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menyangkut tugas camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah; bahwa dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilengkapi dengan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat selaku perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008; Perda Kab.Kubu Raya No.2 Tahun 2008; Perbup Kubu Raya No.1 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendelegasian Sebagian Wewenang; Kedudukan, Tugas dan Wewenang Camat; Tatacara Pelaksanaan Wewengan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2009.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pelakana teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kecamatan Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, perlu memperjelas peranan setiap pelaksana teknis pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.20 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.65 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2008, Permendagri No.24 Tahun 2006, Permendagri No.20 Tahun 2008, Permendagri No.4 Tahun 2010, Permendagri No.53 Tahun 2011, Kepmendagri No. 138-270 Tahun 2010, Perda Kubu Raya No.2 Tahun 2008, Perda Kubu Raya No.14 Tahun 2009, Perbup No.31 Tahun 2011, Perbup No.19 Tahun 2012, Perbup No.24 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan, Uraian Tugas, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2012.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Ambawang Kecamatan Kubu Dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Nomor 146/01/BA/BTS-DSA/2017 tanggal 4 April 2017, Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Batas Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Nomor 146/04/BA/BTS-DSA/2017 tanggal 4 April 2017;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 35 Tahun 2007, UU No.4 tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.45 tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum yang terdiri atas 5 pasal; .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2020/NO.16, LL Kab. Kubu Raya : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah kabupaten Kubu Raya diperluhkan informasi geospasial;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.4 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.9 Tahun 2014, Perpres No.27 Tahun 2014, Perpres No.9 Tahun 2016,
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penyebarluasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
Peraturan ini memiliki 6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 9 Tahun 2009
PERDA Kab. Kubu Raya No. 6 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (1) huruf f bahwa penyelenggataan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dan merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya
Peraturan Daerah ini adalah : UU No.20 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2005; UU No.35 Tahun 2007 PP No.19 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2008; Permendiknas No.11 Tahun 2005; Permendiknas No.22 Tahun 2006;Permendiknas No.23 Tahun 2006; Permendiknas No.24 Tahun 2006; Permendiknas No.12 Tahun 2007; Permendiknas No.13 Tahun 2007; Permendiknas No.16 Tahun 2007; Permendiknas No.10 Tahun 2009; Kepmendiknas RI No.044/U/2003; Perda No.2 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan; Bentuk Satuan Pendidikan; Peserta Didik; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah; Kurikulum; Ijin dan Persyaratan Pendirian, Operasional, Perubahan Nama, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan; Pencabutan Ijin Satuan Pendidikan; Penyelenggaraan Satuan Pendidikan; Pengelolaan Satuan Pendidikan; Pembiayaan Satuan Pendidikan; Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi; Kerjasama Satuan Pendidikan; Lingkungan Belajar; Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan; Dewan Pendidikan; Komite Sekolah; Hak dan Kewajiban Peserta Didik; Wajib Belajar; Pembinaan dan Pengawasan Satuan Pendidikan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2009.
Perbup ini memiliki 28 halaman dan 5 halaman penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
