Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.20 Tahun 2003, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendikbud No.4 Tahun 2016, Permendikbud No.12 Tahun 2017, Perda No.6 Tahun 2016, Perbup No.43 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan; Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Wialayah Kerja; Tata Kerja Dan Pelaporan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar kabupaten kubu raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesui dengan asumsi kebijakan umum APBD, Keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pemanfaatan penambahan pendapatan yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Propinsi Kalimantan Barat untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kubu Raya, Hibah dari Kabupaten Pontianak, serta adanya keadaan yang mendesak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Psal 162, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2008
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1997; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2005; Permendagri No.30 Tahun 2007; Perbup No.01 Tahun 2008; Perbup Kubu Raya No.03 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2008.
Perbup ini terdapat sebanyak 18 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2022/NO.46, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/21/Setda- Tapem.B/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Padang Tikar Dua dengan Desa Medan Mas dan Berita Acara Nomor 094/22/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Padang Tikar Satu, Desa Medan Mas dan Desa Tasik Malaya, telah disepakati batas Desa Medan Mas dengan Desa Padang Tikar Dua, Desa Padang Tikar Satu dan Desa Tasik Malaya
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
2 Halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Puskesmas Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Puskesmas Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010
Ketentuan Umum; Tujuan; Sistem dan kebijakan; Pelaporan Keuangan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
12 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal Penumpang Angkutan Darat Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis; bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika perlu dibentuk Unit Terminal Penumpang Angkutan Darat sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksaud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal Penumpang Angkutan Darat sebagai Unit Pelaksana Teknis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1992; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.65 Tahun 2001; PP No.38 Tahun 2007; Perbup No.01 Tahun 2008; Perbup No.56
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketetuan Umum; Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja dan Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2009.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2021
ADMINISTRASI dan tata usaha negara - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2021/NO.47 LL Kab Kubu Raya : 18 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus dapat memberikan nilai tambah di dalam menjalankan administrasi pemerintahan; bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melaksanakan tata naskah dinas secara elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PermenpanRB No. 6 Tahun 2011; Perbup Kubu Raya No. 63 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sasaran; Manfaat; Jenis; Penandatanganan; Desain Sistem; Alur Kerja; Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
7 Halaman dan 11 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2016
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 103 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya
UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
Perbup No.84 Tahun 2009
14 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten kubu raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang lebih tertib, efisien, efektif, selektif, transparan dan bertanggungjawab perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabipaten Kubu Raya, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 35 Tahun 2007, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda Kab Kubu Raya No 25 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum, ruang lingkup perjalanan dinas, prinsip perjalanan dinas, pelaksanaan perjalanan dinas, pembiayaan perjalanan dinas, pertanggungjawabab, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabipaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perbup ini terdiri dari 10 hlm peraturan dan 5 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat ( 1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun
2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun
2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Struktur Organisasi, Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu
Raya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009,
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
Mencabut Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 68 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya
16 Halaman Pasal dan 1 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah metrologi legal;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendag No 78/M-DAG/PER/11/2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.6 Tahun 2016, Perbup No.69 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan; Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Wialayah Kerja; Tata Kerja Dan Pelaporan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2013 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Unit Kemetrologian sebagai unit pelaksana teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten kubu raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
6 halaman dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
