Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/No.3, TLD No.3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka Perlu ditetapkan PERDA
Dasar hukum PERDA ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 53 Th. 1000 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 13 Th. 2003 stdd UU No. 11 Th. 2020; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 th. 2015; UU No. 11 Th. 2020; PP No. 97 Th. 2012; PP No. 42 Th. 2018; PP No. 34 Th. 2021; Permenaker No. 8 Th. 2021
PERDA ini mengatur mengenai ketentuan retribusi penggunaan TKA; integrasi online dalam pengendalian penggunaan TKA; pemanfaatan penerimaan retribusi penggunaan TKA; ketentuan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; dan sanksi bagi yang tidak membayar retribusi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pengesahan RPTKA Perpanjangan; peraturan mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran dan pengembalian Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan; peraturan mengenai Bukti Tanda bukti lunas pembayaran retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan; peraturan mengenai tata cara penagihan retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan; peraturan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA yang sudah kedaluwarsa; peraturan mengenai tata cara penyelesaian keberatan dari Wajib Retribusi; peraturan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan; peraturan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; peraturan mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi;
12 hal.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/No.2, TLD No.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pemakaman
ABSTRAK:
bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan penyelenggaraan tempat pemakanan yang tertib dan layak bagi setiap warga masyarakat dengan memperhatikan aspek agama, sosial dan budaya masyarakat, dan dengan pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya penggunaan lahan untuk permukiman, diperlukan penataan dan penyediaan tanah pemakanan dengan memperhatikan tata ruang wilayah, serta untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu ditetapkan dengan PERDA
Dasar hukum PERDA ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.41 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.2 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; PP No.9 Tahun 1987; PP No.19 Tahun 2021; Perda Kab.Karimun No.3 Tahun 2021
PERDA ini mengatur mengenai pedoman penyelenggaraan pemakaman di Daerah, yang meliputi jenis dan penyelenggaraan tempat pemakaman; tempat pemakaman umum; tempat pemakaman khusus; tempat pemakaman bukan umum; krematorium; perizinan penyelenggaraan pemakaman; pelaksanaan pemakaman; penyediaan tempat pemakaman oleh pengembang perumahan; pembinaan dan pengawasan terhadap pemyelenggaraan pemakaman; serta larangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2022.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai besaran insentif Petugas Penjaga dan/atau Penggali makan di TPU dan TPK; peraturan mengenai persyaratan pengajuan izin dan rekomendasi teknis dalam pengelolaan TPBU atau krematorium.
17 hal.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/No.1, TLD No.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar
ABSTRAK:
untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi
pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek rentang
kendali pelayanan, pemberdayaan, dan pembinaan
masyarakat serta mengakomodir aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat, maka perlu membentuk kecamatan baru . sesuai dengan aspirasi masyarakat dan hasil
pengkajian akademis, maka dipandang perlu untuk
membentuk Kecamatan baru dari hasil pemekaran
kecamatan yang berada di wilayah Kawasan Strategis Nasional
(KSN) Kabupaten Karimun-Provinsi Kepulauan Riau yang
berbatasan langsung dengan negara lain. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Selat Gelam Dan
Kecamatan Sugie Besar
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; Perpres No.43 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang, Pembentukan Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan, cakupan wilayah, kewenangan, aset dll.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan yang mengatur mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar
13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 46 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 2019; PP Nomor 23 Tahun 2020; PP Nomor 21 Tahun 2021; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 15 Tahun 2008; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 7 Tahun 2018; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018; Permendagri Nomor 70 tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permen Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 13 Tahun 2021; Permendagri Nomor 17 Tahun 2021; Perda Prov Kepri Nomor 2 Tahun 2009; Perda Prov Kepri Nomor 3 Tahun 2021; Perda Kab Karimun Nomor 6 Tahun 2005; Perda Kab Karimun Nomor 3 Tahun 2021
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
-
-
16
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nompr 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2016; Permen PUPR Nomor 32/PRT/M/2016; Permendikbud Nomor 47 Tahun 2016; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Permendagri Nomor 5 Tahun 2017; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 106 Tahun 2017; Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018; Permendagri Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 16 Tahun 2020; Perda Kab Karimun Nomor 7 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Karimun diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Karimun
-
11
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 56 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 11 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab Karimun Nomor 7 Tahun 2019; Perda Kab Karimun Nomor 3 Tahun 2020; Perbup Kab Karimun Nomor 74 Tahun 2019; Perbup Kab Karimun Nomor 58 Tahun 2020
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
-
-
11
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021-2041
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041
ABSTRAK:
perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Karimun diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan , dan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 41 T ahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab pemerintah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
58
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2021
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI
ABSTRAK:
untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyertaan Modal Daerah pada PT.Bank R iau Kepri diperlukan suatu pengaturan
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2019;Permendagri No. 13 T ahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang peneyrtaan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Riau Kepri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2021.
Tidak ada
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2021
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TUAH KARIMUN
ABSTRAK:
untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945;UU No. 7 Tahun 1992; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No. 94 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2021.
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2002 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 5)
Peraturan Bupati Karimun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
47
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 74 Tahun 2020
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 74, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 75
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta pengelolaan penataan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, perlu mengatur pedoman klasifikasi arsip.
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 28 Tahun 2012; Perka ARSIP Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Perbup No. 36 Tahun 2016; Perbup Karimun Nomor 46 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman klasifikasi arsip di Lingkungan Pemda Kab. Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Tidak Ada
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
