Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0021686 Tanggal 1 Oktober 2019 perihal Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2019 kepada
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa menyatakan bahwa berdasarkan Lampiran V Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan
tambahan alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
b. bahwa Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 mendahului Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
c. bahwa dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang obyek belanja dan rincian obyek belanjanya tidak sesuai dengan perencanaan sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun
2019, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 yaitu tentang Lampiran I, Lampiran I.a, Lampiran II dan Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2020
PERBUP Kab. Banyumas No. 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Mengubah sebagian :
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi
pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah
Kabupaten Banyumas telah diatur dalam
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun
2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 27 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas;
b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pemberian
penghasilan, terdapat jabatan struktural di
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banyumas yang belum diberikan
tambahan penghasilan dalam peraturan bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39
Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun
2020
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3
Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu tentang besaran TPP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3
Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan landasan kebijakan operasional pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017; bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menginstruksikan kepada : Gubernur; DPRD Provinsi di seluruh Indonesia; Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten /Kota di seluruh Indonesia segera melakukan penyesuaian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017; bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan untuk melaksanakan Instruksi sebagaimana dimaksud pada huruf b maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1050; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 7 Tahun 2008; Perpres No 2 Tahun 2015; PP No 8 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 54 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Kab Banyumas No 10 Tahun 2013; Perda Kab Banyumas No 16 tahun 2016; Perbup Banyumas No 34 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2016 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran HI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2022
PERBUP Kab. Banyumas No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun
2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan serta pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri yang berdekatan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas perlu diadakan penggabungan
beberapa Sekolah Dasar Negeri, sehingga perlu
mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2021 diubah.
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pelayanan publik dan manajemen pelayanan publik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 telah diatur mengenai Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik Tahun 2018, Kabupaten Banyumas ditetapkan sebagai Lokasi Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mai Pelayanan Publik;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU no 25 Tahun 2009; UU No 23 tahun 2014; PP No 68 Tahun 1999; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 27 Tahun 2009; Permendagri No 24 tahun 2006; Permenpan RB No 23 Tahun 2017; Perda kab Banyumas No 16 tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, prinsip, ruang lingkup dan penetapan lokasi, penyelenggaran mal pelayanan publik, pembiayaan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Tahun 2017 No.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan kondisi
daerah yang kondusif sehingga terwujudnya
ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
serta penegakan Peraturan Daerah perlu
dilakukan peningkatan kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. Agar pelaksanaan tugas penyelenggaraan
ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
serta penegakan Peraturan Daerah dapat
berdaya guna dan berhasil guna secara optimal
perlu ada petunjuk teknis operasional sebagai
acuan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4
JDIH Kabupaten Banyumas
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
16 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
17 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun
2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur Bupati : Petunjuk teknis Standar perasional Prosedur (SOP) bagi Satpol PP untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati serta menjaga ketertiban umum. Tujuannya adalah mencapai konsistensi dalam penegakan aturan daerah dan menjaga ketertiban masyarakat, dengan operasional yang terinci dalam SOP Satpol PP, yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
44 hlm. beserta Penjelas
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2021
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Banyumas No. 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Serta Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Banyumas
pemilihan kepala desa - bantuan keuangan - perubahan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Tahun 2021 No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan tugas pokok dan fungsi serta nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21), dimana ada beberapa penyesuaian nama dan tugas pokok fungsi Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang menangani Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pemilihan Kepala Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2019 diubah.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kampung Iklim di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa kegiatan Program Kampung Iklim merupakan
kegiatan pengendalian dampak Perubahan Iklim yang
mendorong peningkatan kapasitas Adaptasi dan Mitigasi di
tingkat lokal terutama di Kabupaten Banyumas, sehingga
perlu adanya program pengembangan partisipasi
masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan Emisi
Gas Rumah Kaca serta mendorong peningkatan kapasitas
Adaptasi dan Mitigasi sebagai budaya masyarakat
berperilaku ramah lingkungan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.l/11/2016 tentang Program
Kampung Iklim, Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
melakukan penguatan pelaksanaan Program Kampung
Iklim di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Program Kampung Iklim di Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Informasi umum Proklim, Tata Laksana Proklim, Perencanaan dan Pelaksanaan, Pembinaan, Apresiasi Proklim, Kerja Sama dan Kemitraan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 tahun 2007
tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan serta jumlah
Kendaraan yang melayani Trayek di Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melewati Trayek Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa
transportasi di Kabupaten Banyumas, khususnya jasa
pelayanan angkutan kota dan angkutan pedesaan, telah
diatur jaringan trayek dan jumlah kendaraan Angkutan
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 35 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek
Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah
Kendaraan yang Melayani Trayek di Kabupaten
Banyumas;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jaringan trayek dan
jumlah kendaraan dengan memperhatikan
keseimbangan pelayanan angkutan, perkembangan
jumlah penduduk, perkembangan wilayah dan tingkat
penggunaan kendaraan, Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan
Serta Jumlah Kendaraan yang Melayani Trayek di
Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2007
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan serta jumlah Kendaraan yang melayani Trayek di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan serta jumlah Kendaraan yang melayani Trayek di Kabupaten Banyumas yaitu ketentuan Lampiran I, II dan III
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 44 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas perlu dikelola untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun pedoman pengendalian gratifikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; Permenpan RB No 60 Tahun 2012; Peraturan KPK No 2 Tahun 2014; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan pengendalian gratifikasi
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016.
30 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
